Fraksi PKB DPRD Kalbar Dorong Jamkrida dan Perusda Beri Kontribusi Nyata bagi PAD

PONTIANAK, insidepontianak.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Barat menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan Fraksi PKB dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Juru Bicara Fraksi PKB, Muhammad Rizka Wahab, menyoroti masih minimnya kontribusi deviden dari sejumlah BUMD di Kalbar, termasuk PT Jamkrida dan Perusda Aneka Usaha. 

Menurut wakil rakyat dapil Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu itu, sudah saatnya perusahaan milik daerah tersebut dikelola lebih profesional agar bisa menghasilkan keuntungan yang dapat menambah kas daerah.

“Selama ini kontribusi Jamkrida maupun Perusda terhadap PAD masih sangat terbatas. Ke depan, pemerintah daerah harus mendorong BUMD tersebut agar benar-benar memberikan hasil berupa deviden, sebagaimana halnya Bank Kalbar yang sudah mampu menyumbang untuk daerah,” tegas Rizka, Senin (25/8/2025).

Fraksi PKB menilai optimalisasi BUMD akan sangat membantu pemerintah dalam menutup kebutuhan anggaran pembangunan daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sektor pajak semata.

“Kami mendorong agar manajemen BUMD berbenah dengan strategi bisnis yang tepat sehingga bisa bersaing dan menghasilkan keuntungan. Dengan begitu, keberadaan BUMD tidak hanya menjadi beban, tetapi justru menjadi penggerak ekonomi daerah,” tambahnya.

Tak hanya itu saja, PKB juga mendorong pemerintah memaksimalkan potensi pendapatan. Misalnya  pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar bermotor, serta pajak air permukaan agar dapat dimaksimalkan setinggi mungkin. 

"Begitu juga dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti pada PT Bank Kalbar agar Deviden yang di terima untuk dapat di tingkatkan berdasarkan perhitungan bunga pada saat ini," ungkapnya. 

PKB juga menyoroti kondisi infrastruktur Kalbar yang masih banyak jalan rusak yang perlu mendapatkan penanganan cepat. 

" Kami berharap mendapatkan penanganan cepat, dan menjadi prioritas pembangunan pemerintah, " tegasnya. 

Di akhir, Fraksi PKB menyampaikan sikapnya untuk menyetujui dan membahas Raperda APBD Perubahan bersama-sama dengan pemerintah. (Andi).