Dikritik Tak Libatkan Partai Pengusung Lantik Pejabat, Gubernur Norsan: Tak Mungkin Diskusi dengan Partai, Ada Baperzkat!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, angkat bicara soal kritik tajam dari  anggota DPRD Kalbar terkait pengangkatan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. 

Kritik tersebut datang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Hanura, dua partai besar pengusung dirinya pada Pilgub Kalbar 2024.

"Saya dapat kritik dari DPRD. Tapi bukan lembaga DPRD ya, hanya anggota ya, karena melantik pejabat tidak diskusi dulu dengan partai," kata Ria Norsan yang tiba-tiba merespon itu dalam kegiatan doa bersama dengan lintas agama, Senin (1/9/2025).

Ria Norsan menegaskan, keputusan melantik pejabat sudah memiliki mekanisme yaitu melalui penilaiBadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperzkat).

“Kalau setiap kali melantik pejabat harus diskusi dulu dengan partai, itu tidak mungkin. Kan sudah ada Baperzkat yang menilai apakah layak atau tidak,” tegas Norsan. 

Ia menekankan, kebijakan pemerintah provinsi dalam penempatan pejabat dilakukan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

“Keputusan yang kami ambil selalu memperhatikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kita, "imbuhnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Hanura DPRD Kalimantan Barat menagih janji kebersamaan saat Gubernur Kalbar Ria Norsan melantik pejabat esselon III yang dilakukan tanpa komunikasi dengan partai pengusung. 

Mereka mengingatkan, Gubernur Ria Norsan agar lebih terbuka dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya terkait penataan aparatur sipil negara.

“Pelantikan pejabat adalah hak prerogatif gubernur, namun akan lebih baik jika proses ini juga melibatkan masukan dari partai-partai koalisi. Sehingga, janji kebersamaan yang pernah disampaikan saat Pilgub dulu benar-benar diwujudkan,” ujarnya, Senin (25/8/2025). 

Agus mengaku mengetahui kabar pelantikan itu saat acara paripurna berlangsung, dan  tanpa ada pemberitahuan atau diskusi sebelumnya.

PDI Perjuangan meyakini pelantikan pejabat esselon III memilih niat baik. Namun, mereka menyayangkan mereka tak dilibatkan. Padahal, mereka juga memiliki catatan-catatan terkait pengelolaan aparatur sipil di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yang tidak profesional. 

"Dan saya lihat pejabat-pejabat yang dilantik itu belum teruji kapasitasnya, kapabilitasnya," tegasnya. 

Ia menyadari, pergantian merupakan hak prerogatifnya Gubernur. Namun, setidak-tidaknya juga pertimbangan-pertimbangan dari partai yang mengusung beliau. 

“Sekarang kesannya daerah ini dikelola seperti rumah tangga. Padahal Kalbar sangat luas dengan persoalan kompleks, mulai dari PETI, tanah adat ulayat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga banyak desa yang masih gelap gulita,” tambahnya.

Selain soal pelantikan pejabat, Agus juga menyoroti munculnya berbagai persoalan seperti Satgas PKH yang disebut meresahkan masyarakat pedalaman karena merampas tanah adat tanpa sosialisasi. Hal itu, menurutnya, justru berlawanan dengan janji gubernur yang dulu berkomitmen melindungi masyarakat adat.

Senada dengan Agus, Anggota Fraksi Hanura, Suyanto Tanjung mengingatkan bahwa PDIP, Hanura, dan PPP merupakan partai pengusung Ria Norsan-Krisantus Kurniawan. Ia juga mengingatkan janji kampanye yang saat itu dimulai dengan kebersamaan, dan akan bersama-sama membangun Kalbar. 

"Pada saat pemilu yang lalu kita berdarah-darah mendukung beliau berdua. Ternyata dalam perjalanannya kebersamaan itu sudah mulai menjauh dari koalisi ini," pungkasnya (Andi)