Ribut Distribusi Solar hingga Demo Sopir Truk, Pemprov Kalbar Siap Awasi Ketat Pelangsir BBM Ilegal

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti maraknya aktivitas pelangsir BBM bersubsidi yang makin mengganggu distribusi solar untuk sopir ekspedisi dan angkutan barang.

Pelangsir BBM adalah pihak yang menimbun dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara ilegal dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga resmi

 Tindakan ini, kata Dia sangat merugikan. Ia pun menegaskan, pemerintah provinsi akan mengawasi ketat praktik pelangsiran dan meminta Pertamina menertibkan distribusi di SPBU seluruh Kalbar.

“Masalah utama bukan hanya stok, tapi karena pelangsir lebih dulu menguasai jalur antrean di SPBU,” kata Krisantus, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, kondisi ini membuat sopir-sopir ekspedisi yang berperan menggerakkan ekonomi daerah justru sulit mendapatkan BBM. Padahal, para sopir mengangkut barang-barang kebutuhan ke luar daerah. 

“Mereka kalah antre dari pelangsir. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Pemprov Kalbar, kata Krisantus, akan segera mengeluarkan instruksi kepada Pertamina untuk menertibkan distribusi dan jalur antrean di SPBU, agar BBM subsidi benar-benar tersalur tepat sasaran.

“Kita tidak mau lagi dengar ada pelangsir yang bermain,” tegasnya.

Di samping itu, Ia menegaskan, SPBU yang kedapatan melayani pelangsir secara sengaja akan mendapat sanksi berat. Mulai dari teguran, pengurangan kuota, sampai pencabutan izin.

“Kita tidak ingin SPBU ini beroperasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” ucapnya.

Krisantus menilai praktik pelangsiran telah menjadi salah satu akar masalah kelangkaan BBM di daerah. Ia pun meminta aparat penegak hukum ikut turun tangan menertibkan.

“Kalau ada indikasi permainan, ya harus ditindak," tekannya.

"Ini bukan hanya soal antrean panjang, tapi sudah menyangkut keadilan distribusi,” tambah Krisantus.

Namun, Krisantus juga mengingatkan agar penindakan dilakukan dengan proporsional dan tidak menimbulkan dampak sosial baru.

“Kita tahu mereka juga cari makan. Tapi harus ada pengertian, jangan sampai pelangsir lebih dominan daripada sopir-sopir ekspedisi. BBM subsidi itu hak masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan kembali,” tuturnya.

Sementara itu, pihak PT Pertamina hanya memberikan komentar singkat terkait keluhan dari para sopir dan intruksi dari Wakil Gubernur Kalbar.

Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga, Aris Irmi mengatakan, terkait keluhan yang dialami, masyarakat dapat langsung menghubungi call center yang tersedia.

"Jika ada keluhan terkait layanan maupun performa dari SPBU. Boleh menghubungi nomor WA di 081135 0135 ," tutupnya singkat. (Greg)