Tujuh Fraksi DPRD Kota Pontianak Terima LPJ APBD 2022 dengan Catatan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Tujuh Fraksi DPRD Kota Pontianak, menerima dengan catatan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Pontianak, tahun anggaran Tahun 2022. Pandangan umum fraksi ini disampaikan dalam sidang Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Selasa (20/6/2023). Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in dan didampingi Ketua DPRD Satarudin, Wakil Ketua M Arif dan Wakil Wali Kota Bahasan. Juru Bicara Fraksi PKS, Ali Furrahman mengucapkan selamat atas predikat WTP yang diterima Pemerintah Kota Pontianak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk ke-12 kali. "Fraksi PKS menerima laporan Pertanggungjawaban dan memberikan beberapa rekomendasi,"kata Ali Furrahman, Selasa (20/6/2023). Salah satu yang direkomendasikan PKS adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Adapun target PAD ditargetkan sebesar Rp571,71 miliar, dan realisasinya sebesar Rp537,79 miliar atau 94,07 persen. "Ini perlu optimalisasi dari prangkat daerah," kata Ali Furrahman. Di sisi lain, ia juga mendorong agar realisasi belanja bantuan sosial lebih di optimalkan. Sebab, realisasi belanja bantuan sosial yang ditargetkan 8.06 miliar. Sementara realisasi-nya hanya 6,45 miliar. Padahal, anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk program bedah rumah, rumah sakit dan tempat ibadah. Sementara itu, Fraksi PPP juga memberikan apresisasi atas capaian Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan predikat WTP. PPP memberikan catatan tidak maksimalnya pemerintah menarik pajak dan retribusi, sehingga dibawah 90 persen. PPP juga meminta penjelasan Pemkot Pontianak terkiat dana transfer Provinsi yang ditargetkan Rp235, 79 miliar, tapi hanya Rp180, 27 miliar. Sementara itu, Fraksi Amanat Keadilan Bangsa juga mangapresiasi capaian Pemerintah di tahun 2022. Juru bicara Fraksi Amanat Keadilan Bangsa memuji capaian pemerintah yang berhasil melakukan pembangunan dan mendapat penilaian WTP. "Dengan dasar ini fraksi Amanat Keadilan Bangsa memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Dengan harapan di tahun kedepan bisa dipertahankan agar Kota Pontianak bisa lebih maju,"terangnya. Fraksi Amanat Keadilan Bangsa meminta penjelasan silpa 23 miliar. Mereka juga  meminta pemerintah meningkatkan daya Serap anggaran. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan memastikan seluruh fraksi menerima laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pontianak. Hanya saja ada beberapa aspirasi dan beberapa catatan. Termasuk dari NasDem terkiat infrastruktur di Pontianak Utara yang harus jadi perhatian. "Kita mengupayakan semaksimal mungkin sesuai APBD yang ada.Pada intinya kita akan menindak lanjuti semua pandangan fraksi," terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, M. Arif memastikan, catatan fraksi mendorong agar PAD dapat ditingkatkan. Sebab, masih banyak potensi yang dinilai belum tergali. Masing-masing fraksi juga menyoroti bantuan sosial yang tidak digunakan sehingga masih menjadi silpa. "Pemerintah diharapkan membuat anggaran sesuai harapan masyarakat," terangnya. (Andi)***