Wakil Gubernur Kalbar Tegas Ikut Tolak Program Transmigrasi!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Penolakan aliansi masyarakat Kalbar mengugat terhadap program transmigrasi di Kalimantan Barat semakin menguat. 

Setelah sebelumnya mendapat dukungan DPRD Kalbar. Kini, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan pun menyatakan satu suara. Krisantus menyatakan posisinya sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk menolak program tersebut.

Krisantus mengatakan, pihaknya sudah mengamati beberapa minggu lalu penolakan penempatan program transmigrasi ke Provinsi Kalbar. 

"Dan tentu sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalbar memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan Bapak/Ibu sekalian, menolak program transmigrasi" ujar Krisantus. 

Bahkan, sikap itu sudah disampaikan jauh hari saat pekan gawai dayak di Sintang. 

Krisantus menegaskan sudah berkordinasi dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan untuk bersama-sama masyarakat Kalbar dan mendengar aspirasi mereka hari ini. 

Diberitakan sebelumnya, aliansi masyarakat yang tergabung dalam  dalam Aliansi Kalimantan Barat menyuarakan penolakan keras terhadap  program transmigrasi yang dinilai merugikan masyarakat lokal.

Mereka mendesak pemerintah membatalkan program transmigrasi apapun bentuknya. Selain itu, meminta Pemerintah mencabut dan membatalkan rencana program transmigrasi yang sudah termuat dalam RPJMN. 

"Kita minta Pemerintah membatalkan program transmigrasi. Kalau tidak dibatalkan, kita tidak akan berhenti sampai program transmigrasi dicabut," kata Perwakilan Barisan Pemuda Adat, Bobby. 

Menurut Bobby mendatangkan transmigrasi baru hanya akan menambah masalah baru bagi Kalbar. Ia mencontohkan wilayah transmigrasi yang ada saja tidak dibangun pemerintah. 

"Infrastruktur jalannya rusak dan masih terjadi kesenjangan pembangunan," ungkapnya. 

Sementara itu, massa aksi yang lain  menuding pemerintah telah membohongi publik dengan mengatakan tidak akan mendatangkan penduduk dari pulau lain ke Kalbar.

 Namun, faktanya Kalbar menjadi wilayah tujuan transmigrasi berdasarkan penelusuran mereka. Penelusuran itu diklaim di website Menteri Transmigrasi. Bahkan, disana juga membuka pendaftaran bagi masyarakat. 

"Kita dibohongi tidak adanya mendatangkan masyarakat dari pulau lain ke Kalbar, faktanya bohong,"ungkapnya. 

Karena itulah, mereka minta Menteri Transmigrasi segera melakukan perbaikan peta sebaran Transmigrasi Tahun 2025-2029. 

Mereka juga menuntut pemerintah daerah untuk mengambil alih tanah yang telah ditinggalkan atau dijual transmigran dari program sebelumnya dan  mendesak pemerintah megalihkan dana revitalisasi program transmigrasi untuk pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan air bersih. 

Serta memaksimalkan program transmigrasi lokal yang ada di Kalbar dengan pembinaan dan dukungan infrastruktur. (Andi)