Pemprov Kalbar Gelar Doa Bersama Lintas Etnis dan Agama, Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas

2025-09-01 14:09:06
Pemprov Kalbar gelar doa bersama lintas etnis dan agama sebagia upaya menjaga kondusivitas di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai penjuru Tanah Air. (Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menggelar doa bersama dan silaturahmi lintas etnis dan agama sebagai bentuk ikhtiar menjaga kondusivitas daerah di tengah maraknya aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, beberapa hari terakhir, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik yang dianggap melukai hati rakyat.

Pemerintah Provinsi Kalbar menyatakan menghargai aspirasi tersebut, namun mengingatkan agar disampaikan secara damai.

“Kami apresiasi aspirasi masyarakat. Alangkah baiknya jika disampaikan dengan damai," pesan Ria Norsan, Senin (1/9/2025).

Dia juga berterima kasih kepada aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta rekan media yang telah menjaga situasi Kalbar tetap kondusif.

"Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa menghindari aksi anarkis dan gangguan keamanan,” ujarnya.

Namun demikian, Ria Norsan memandang sinergisitas pemerintah daerah harus terus dijaga. Salah satunya dengan pertemuan hari ini menggelar doa bersama.

Kegiatan ini kata dia, merupakan langkah antisipasi sekaligus memperkuat sinergi antara Forkopimda, perguruan tinggi, media, dan masyarakat agar Kalbar tetap aman.

Kolaborasi seluruh pihak, katanya, adalah benteng kokoh menghadapi berbagai tantangan. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat dialog dan komunikasi sosial.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

“Sampaikan pesan perdamaian, cegah hoaks, dan jangan biarkan provokasi merusak persatuan,” tegasnya.

Mahasiswa, lanjutnya, harus tetap menjadi agen perubahan dengan cara yang positif: melawan berita hoaks, menyebarkan optimisme, serta mengawal demokrasi secara sehat.

Pers juga diminta menyajikan berita yang berimbang, akurat, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah mendorong langkah-langkah keamanan preventif, seperti patroli di titik-titik rawan dan komunikasi intensif dengan masyarakat.

“Keamanan yang lahir dari rasa kebersamaan jauh lebih kuat dibanding sekadar pengawasan,” katanya.

Namun, ia mengingatkan, bila upaya persuasif tidak diindahkan, langkah hukum harus ditegakkan demi menjaga stabilitas dan keselamatan bersama.***

Leave a comment