Gelar Audensi, HMI Pontianak Soroti Tunjangan DPR dan Tindakan Represif Polisi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pontianak yang tergabungan aliansi mahasiswa melakukan audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Barat, Senin (1/9/2025).

Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan legislatif maupun sikap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa sebelumnya.

Ketua HMI Cabang Pontianak, Muhammad Aby Raihan Gustiansyah menegaskan, bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi mahasiswa yang sempat dihadang aparat kepolisian. 

Ia menilai, tindakan represif tersebut tidak seharusnya terjadi kepada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat.

“Kami datang menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk dihalang-halangi apalagi dibenturkan dengan aparat," katanya.

Ia mengungkapkn, bahwa banyak mahasiswa yang turun ke lapangan justru menjadi korban, sementara masyarakat lainnya hanya bisa menyaksikan. 

"Ini bentuk keanehan yang masih terjadi di negeri ini,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, HMI juga menyoroti berbagai kebijakan DPR terkait tunjangan dan fasilitas anggota dewan. 

Menurut mereka, fasilitas yang diberikan terlalu besar dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kami minta DPRD Kalbar mengevaluasi dan menghapus segala bentuk tambahan kerjaan dan tunjangan yang berlebihan," pintanya.

Misalnya, uang perumahan yang mencapai Rp50 juta, hingga tunjangan beras Rp10 juta. 

"Pertanyaannya, berapa sebenarnya jumlah anggota keluarga dewan hingga butuh tunjangan sebesar itu?” tanyanya.

Selain itu, ia juga mendesak agar DPRD menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi para legislator, sehingga kinerja wakil rakyat dapat diukur secara objektif. 

Mereka menilai banyak anggota dewan yang setelah terpilih tidak lagi peduli dengan aspirasi rakyat dan hanya mementingkan keuntungan pribadi.

Dalam poin tuntutan lain, mereka kembali menegaskan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai mandek pembahasannya. 

Mahasiswa mendesak DPRD Kalbar menyampaikan aspirasi ini ke tingkat pusat.

“Jangan sampai praktik kejarahan aset negara di Jakarta terulang kembali di daerah. Kami tidak ingin anggota dewan diam ketika rakyat menuntut keadilan,” pungkasnya.  (Greg)