Yuliani Desak Dapur MBG Bermasalah Ditutup Permanen

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Yuliani, menyoroti kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di Kabupaten Ketapang usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menu ikan hiu.

Adapun dapur SPPG yang mendistribusikan makanan BMG tersebut dikelola Yayasan Adinda Kurnia Ilahi.

Yuliani menegaskan, dapur penyedia MBG yang terbukti lalai harus diberikan sanksi tegas, termasuk pemutusan kontrak.

“Program ini niatnya sangat baik dari pemerintah pusat. Jangan sampai hanya karena kelalaian pelaksana di lapangan, program yang baik ini tercoreng,” ucap Yuliani mengingatkan, Kamis (25/9/2025).

Insiden keracunan MBG di Kabupaten Ketapan dialami 25 siswa. Sebagian mereka masih menjalani perawatan di RSUD dr Agoesdjam Ketapang.

Anak-anak SDN 12 Benua Kayong itu mengalami mual, muntah, pusing, dan sakit perut setelah menyantap menu MBG pada Selasa siang. Menu tersebut terdiri dari ikan hiu filet, sayur oseng, tahu goreng, jeruk, dan nasi putih.

Evaluasi MBG

Menurut Yuliani, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG di Kalbar.

Ia menilai, penyedia makanan wajib memiliki komitmen tinggi menjaga kualitas, mulai dari pemilihan bahan, pengelolaan dapur, hingga distribusi.

“Makanan untuk anak-anak harus segar, higienis, dan sehat. Jangan sampai ikan yang tidak segar atau sayur yang basi justru membuat mereka keracunan,” ujarnya.

Yuliani juga menekankan, dapur MBG yang terbukti lalai tidak boleh lagi diberi kesempatan. Operasionalnya harus dihentikan secara permanen.

“Sanksinya jangan diperpanjang. Tutup saja dan ganti dengan penyedia yang lebih berkualitas. Karena ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” tandasnya.

Dalam situasi ini, Yuliani juga meminta publik tidak memandang kasus yang terjadi sebagai kegagalan pemerintah.

Menurutnya, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak.

“Program ini harus kita dukung penuh. Jangan sampai karena kelalaian segelintir pelaksana, niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dianggap gagal,” pungkasnya.***