Pemangkasan Anggaran Rp522 Miliar Tetap Terjadi, Aloysius: Usulan Pembangunan ke Kementerian Masih Terbuka

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemangkasan anggaran sebesar Rp522 miliar untuk Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dipastikan tetap terjadi.

Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran nasional yang disepakati antara Kementerian Keuangan dan DPR RI.

Adapun efisiensi ini bakal digunakan untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni: Ketahanan Pangan, ​Makan Bergizi Gratis, ​Program Kesehatan, ​Pertahanan Semesta, ​Ketahanan Energi, ​Program Pendidikan, ​Pembangunan Desa, Koperasi Merah Putih dan UMKM,. 

Namun, di balik kabar kurang menggembirakan tersebut, terdapat secercah harapan bagi daerah. Kepala daerah masih diberikan ruang untuk mengusulkan program pembangunan secara langsung ke kementerian dan lembaga. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, usai pertemuan dengan tim teknis dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

 Aloysius menyebut, meskipun pemangkasan anggaran tidak bisa lagi ditawar, peluang daerah tetap terbuka melalui pengajuan proposal ke kementerian teknis.

"Dana tetap ada di kementerian. Jadi, kepala daerah, khususnya gubernur bersama tim teknis, harus proaktif mengajukan usulan. Proposal yang sesuai prioritas nasional akan lebih mudah disetujui," tegas Aloysius.

Aloysius menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga kini memegang peran besar dalam distribusi anggaran pembangunan. Komunikasi aktif pun antara pemerintah daerah dan K/L menjadi kunci untuk memastikan program daerah tetap berjalan.

"Kami dari DPRD sudah menjembatani. Sekarang tinggal respons dari kepala daerah dan dinas terkait. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja," ujarnya.

Dengan adanya pemangkasan tersebut, APBD Kalbar diperkirakan turun menjadi sekitar Rp5,7 triliun. Meskipun demikian, Aloysius memastikan bahwa perubahan  ini masih bisa direspons secara adaptif melalui mekanisme APBD Perubahan.

"Pengurangan memang tidak bisa dihindari, tapi penambahan anggaran tetap bisa dilakukan di perubahan, asalkan kita bergerak cepat dan tepat," kata Aloysius.

Ia mengimbau pemerintah provinsi Kalbar untuk segera menyusun dan mengajukan proposal teknis ke kementerian terkait, terutama program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. (Andi)