BPK Kalbar Menyapa Warga, Perkuat Literasi Pengawasan Keuangan Negara

PONTIANAK, insidepontianak.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, turun ke ruang publik. Menyapa warga. Mendekatkan fungsi pengawasan keuangan negara.

Momen tersebut hadir dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Ayani Mega Mall, Pontianak, Minggu (18/1/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 BPK RI.

Perayaan HUT tahun ini mengusung tema: BPK Bermartabat dan Bermanfaat. Tagline yang menegaskan komitmen menjalankan tugas secara independen, berintegritas, dan profesional.

Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, mengatakan kegiatan BPK Menyapa bertujuan meningkatkan pemahaman publik tentang peran dan fungsinya.

“Ini upaya kami mendekatkan BPK dengan masyarakat. Tidak semua orang memahami apa tugas dan fungsi BPK,” ujarnya.

Ia mengakui, sebagian warga sudah mengenal BPK. Namun tak sedikit pula yang masih asing dengan peran lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kami agar ke depan semakin banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Sri menekankan, pemahaman publik penting agar masyarakat dapat ikut berperan mengawasi penggunaan uang negara.

Pengawasan publik, menurutnya, menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Ia berharap masyarakat tak sekadar mengenal BPK, tetapi juga memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam menjalankan tugas, BPK menghadapi tantangan besar. Terutama memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Rekomendasi itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi mendorong perbaikan tata kelola keuangan,” tegasnya.

Terkait tingkat kepatuhan pemerintah daerah, Sri menyebut secara umum masih berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, meski sejumlah persoalan tetap perlu dibenahi.

“Alhamdulillah, pada semester II terjadi peningkatan tindak lanjut rekomendasi. Ini menunjukkan adanya komitmen perbaikan,” jelasnya.

Ke depan, BPK Perwakilan Kalbar akan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah lebih ketat dan berintegitas.

Pemeriksaan mandatori ini akan dilakukan di 14 kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi di Kalimantan Barat.***