BPK Kalbar Dorong Pemda Mandiri dan Inovatif, Maksimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Fiskal

PONTIANAK, insidepontianak.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, mendorong pemerintah daerah lebih mandiri dan inovatif. 

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola dengan baik, agar kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal bisa diatasi. 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Sri Haryati pun menegaskan, lembaganya akan melakukan pengawasan ketat dalam tata kelola pengelolaan PAD di setiap daerah. 

Pengawasan dilakukan melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Fokusnya terhadap sektor pendapatan daerah, terutama pajak dan retribusi.

“Kami juga akan memberi gambaran dan masukan agar daerah mampu mengoptimalkan PAD. Daerah kini dituntut lebih mandiri dan inovatif,” ujar Sri Haryati.

Ia menjelaskan, pada semester II 2025, BPK Kalbar telah melaksanakan pemeriksaan tematik pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 

Pemeriksaan ini mengukur sejauh mana potensi pendapatan dimanfaatkan secara optimal dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Optimalisasi PAD, lanjutnya, makin mendesak di tengah efisiensi anggaran yang mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi ini menuntut kreativitas pemerintah daerah tanpa melanggar aturan.

“Daerah harus mampu memaksimalkan potensi yang ada,” tegasnya.

Melalui hasil pemeriksaan, BPK menyajikan potret pengelolaan pendapatan daerah, swkaligus memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

Sri berharap, dari tahun ke tahun, temuan BPK terus menurun. Tata kelola pemerintahan diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengapresiasi tren positif tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kalbar. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan, termasuk sektor pendapatan.

“Alhamdulillah, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi terus meningkat. Ini sinyal positif bahwa daerah serius berbenah,” pungkasnya.***