Dewan Sambas Tegas Tolak Transmigrasi Baru di Sambas, Melani Astuti: Warga Lokal Belum Sejahtera

SAMBAS, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kabupaten Sambas Melani Astuti menolak tegas rencana pemerintah pusat yang akan membuka program transmigrasi baru di wilayah Kalimantan, termasuk Kabupaten Sambas.

Melani menegaskan bahwa kondisi Sambas saat ini belum siap untuk menerima kedatangan transmigran baru, terutama dari luar daerah.

Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat lokal.

"Secara pribadi saya sangat menolak transmigrasi luar," ujar Melani.

Ia menyebut beberapa program terdahulu seperti LU Sabung, Transmigrasi Sebunga, dan KTM Subah masih menyisakan banyak persoalan yang belum tuntas.

Menurutnya, ketimpangan antara masyarakat lokal dan transmigran menjadi isu krusial yang perlu disorot. Masyarakat asli Sambas, kata Melani, justru merasa tersisih di kampung halaman sendiri.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hingga kini banyak warga Sambas yang masih hidup dalam kondisi serba kekurangan. Tidak sedikit yang terpaksa merantau ke luar negeri karena sulit mendapatkan pekerjaan, tidak memiliki lahan untuk usaha, bahkan tempat tinggal yang layak.

"Sementara itu, masyarakat transmigran sebelumnya diberi lahan gratis, rumah gratis, dan pesangon selama enam bulan. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang malah menjual fasilitas tersebut dan kembali ke daerah asal, sementara warga lokal hanya bisa gigit jari," tegasnya.

Melani menyerukan agar masyarakat Sambas bersatu menolak rencana tersebut, selama pemerintah belum mampu menjamin kesejahteraan penduduk lokal.

Ia bahkan menyarankan, apabila program transmigrasi tetap dilanjutkan, maka sebaiknya diprioritaskan untuk warga lokal yang belum memiliki lahan, rumah, maupun pekerjaan.

"Kalau pun pemerintah masih memaksakan transmigrasi masuk, kita paksakan juga transmigrasi lokal. Dalam arti, orang-orang kita yang belum mapan, sudah punya keluarga, tapi tidak punya pekerjaan dan lahan usaha, itu yang wajib di transmigrasikan," pungkasnya. (*)