Dewan Kalbar Heri Mustamin: Akar Persoalan TPPO Lapangan Kerja yang Minim

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyebut, akar persoalan maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO bermula dari lapangan kerja yang sulit yang akhirnya menyebabkan pengangguran. Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat. Lewat kebijakan itu, diyakini persoalan TPPO bisa diminimalisir. "Kalau melihat akar permasalahan TPPO adalah lapangan kerja yang sulit di daerah sehingga menyebabkan pengangguran, dan kemiskinan," kata Heri Mustamin, kepada Insidepontianak.com, Jumat (9/6/2023). Sementara sifat dan nurani manusia selalu kata Heri, selalu berusaha mencari pekerjaan, agar kebutuhan hidup dipenuhi walau harus bekerja di luar negeri. Angkatan kerja sendiri tentu tidak mau menganggur dan miskin. Maka, alternatif bagi kelompok ini berkerja di luar negeri. Kalbar sendiri berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi ini pun mempermudah akses menjadi PMI ke negeri Jiran. "Jadi akar TPPO di sana," ujarnya. Menurut legislator Partai Golkar ini, pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus TPPO ini adalah negara. Apalagi devisa yang dihasilkan PMI cukup besar. Maka untuk menghentikan kasus TPPO harus ada kebijakan yang tegas dari negara. Pemda-pemda seharusnya membuka lapangan kerja yang luas agar. Agar masyarakatnya tidak bekerja di luar negeri dan menjadi korban TPPO. "Presiden dan Gubernur, Wali Kota dan Bupati, harus melakukan langkah-langkah mencegah TPPO dengan menyediakan lapangan pekerjaan dalam negeri," harapnya. Wakil rakyat Dapil Kota Pontianak ini juga menyambut baik Intruksi Kapolri untuk membongkar kasus mafia TPPO. Ia berharap agar Satgas TPPO yang dibentuk Polda Kalbar, benar-benar bekerja maksimal mengawasi secara konsisten keluar masuknya orang. "Apakah sudah mengantongi surat resmi atau tidak. Yang jadi pertanyaan yang tak prosedural ini kenapa bisa lolos?" ucapnya. Untuk itu, institusi yang mengawasi pintu masuk ini, yakni Imigrasi benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Jangan sampai ada kong kalikong. Apalagi melindungi dan memberi jalan orang yang melakukan tindakan TPPO. Terlebih di Kalbar banyak jalan tikus. "Terbentuknya Satgas TPPO ini adalah satu hal yang harus diapresiasi dan kita harapkan bersinergi dengan Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Harus ada tim yang solid untuk melindungi warga negara dari TPPO," kata Heri. (Andi)***