Gelar Sunatan Massal dan Pengobatan Gratis, Pemprov Kalbar Peringati HKN ke-59 Tahun

PONTIANAK, insidepontianak.com - Penjabat Gubernur Kalbar Harisson mengingatkan sejarah Hari Kesehatan Nasional yang dimulai pada tahun 1964 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia (Soekarno) yakni Pencanangan Pembasmian Malaria.

Harrison menjelaskan hal itu saat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Program Bakti Sosial yakni sunatan massal untuk 100 anak dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson selain memberikan sambutan serta menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada anak-anak yang akan disunat di UPT. Puskesmas Alianyang, Minggu (12/11/2023).

"Jadi waktu itu di Jogja banyak sekali  masyarakat kita yang terkena malaria. Waktu itu Pak Soekarno langsung melakukan pencanangan dengan dibentuk Komando Khusus, Komando Malaria (Kopem) dengan seluruh rumah itu disemprotkan dengan DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane)," ungkapnya.

Sedangkan di Kalbar sekitar tahun 2000 sampai sekarang khususnya Kota Pontianak sudah aman dari penyakit malaria.

"Kota Pontianak ini sudah tidak ada lagi malaria, di daerah-daerah Kabupaten lain juga di Kalbar, sebenarnya sudah tidak ada lagi malaria, tetapi mereka belum bisa dinyatakan sebagai daerah eliminasi malaria ya, tapi memang sudah sedikit," tambahnya.

Dirinya mengajak masyarakat Kalbar beserta pemerintah untuk bahu-membahu dalam menjalankan program-program kesehatan guna mencegah penyakit-penyakit yang menyebabkan resiko kematian.

Program-program kesehatan sebenarnya tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah.

"Tetapi harus kerjasama  bahu-membahu antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, masyarakat, Organisasi Provinsi maupun media, kemudian perguruan tinggi Akademisinya," tegas Harisson.

Selain itu, dirinya juga menyoroti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sedang mengalami peningkatan di Kalbar. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kawasan tempat tinggal mereka.

Demam berdarah juga ditegaskannya tidak bisa pemerintah sendiri bekerja dalam pencegahannya. Kalau ada teori dari H. L. Blum mengatakan derajat kesehatan suatu masyarakat itu 40 persen dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian 30 persen oleh perilaku, 20 persen oleh pelayanan kesehatan yang kita berikan, dan 10 persen itu oleh faktor genetika.

"Berarti sebenarnya kalau demam berdarah itu 70 persen itu sebenarnya dari perilaku dan lingkungan," ucap Pj. Gubernur.

Dalam mengatasi atau mencegah DBD, masyarakat harus peduli dengan lingkungan tempat tinggalnya, dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat.

Diperlukan kepedulian semua masyarakat terhadap lingkungannya dan juga perilaku hidup untuk lebih bersih dan sehat.

"Jadi saya minta tolong kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk benar-benar memperhatikan lingkungannya. Sekarang demam berdarah sedang meningkat, jangan sampai anak kita atau tetangga kita menjadi korban dari penyakit demam berdarah ini," urai Harisson.

Dilanjutkannya terkait anak-anak yang akan disunat, bahwa sunat bukan hanya perintah agama semata, namun di dalam dunia kesehatan yakni untuk mencegah resiko infeksi saluran kemih (ISK) atau penyakit lainnya.

"Ini bukan hanya perintah agama semata, memang ini (sunat/khutan) kalau di dunia kesehatan itu dianjurkan untuk kebersihan dan termasuk langkah pencegahan," tuturnya.

Usai memberikan sambutan, Pj. Gubernur beserta Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalbar, dr. Rifka, M.M., Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dr. Erna Yulianti, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak meninjau proses penyunatan. ***