Syarif Amin Dorong Gubernur Segera Tetapkan Kepala Bapenda Definitif

PONTIANAK , insidepontianak.com – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad, mendorong Gubernur Kalbar Ria Norsan untuk segera menetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar secara definitif guna mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mohammad Bari.

Menurut Syarif Amin, posisi Kepala Bapenda merupakan jabatan yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan sumber pendapatan daerah. Ia menilai, keberadaan pimpinan definitif akan berdampak besar terhadap peningkatan kinerja dan tanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah.

“Kursi Kepala Bapenda ini sangat penting. Ini dapurnya ekonomi daerah. Kalau masih PLT atau PJ, tentu rasa tanggung jawabnya berbeda. Kita berharap definitif supaya lebih maksimal memacu peningkatan pendapatan,” ujar Syarif Amin.

Legislator Partai NasDem ini berharap Gubernur Kalbar dapat segera mengambil keputusan. Penentuan figur Kepala Bapenda, lanjutnya, sepenuhnya merupakan hak prerogatif gubernur.

“Soal siapa orangnya, itu hak Pak Gubernur. Kami di Komisi III tidak akan ikut campur,"kata Amin.

Yang jelas, figur kepala Bapenda adalah orang yang profesional,berpengalaman, dan paham betul soal pendapatan daerah.

Syarif Amin juga menilai kinerja Bapenda di bawah kepemimpinan Mohammad Bari sebelumnya cukup baik. Bahkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 ini diperkirakan melampaui target.

“Target tahun ini insyaallah tercapai. Tapi ke depan, target jangan stagnan. Minimal naik 10 persen agar pendapatan daerah kita semakin kuat,” katanya.

Anggota DPRD Kalbar dapil Kubu Raya-Mempawah menyoroti masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, seperti pajak pertambangan, pajak perkebunan, pajak kehutanan, serta sektor minyak dan gas.

 Sementara untuk pajak air permukaan, ia menyebut realisasinya relatif stabil, namun tetap perlu inovasi untuk peningkatan.

“Kita di Komisi III siap bantu dari sisi regulasi, bahkan kalau perlu kita dorong evaluasi undang-undang ke pemerintah pusat terkait bagi hasil, supaya daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” jelasnya.

Syarif Amin menambahkan, ketergantungan Kalbar terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Pemotongan dana transfer, menurutnya, sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah.

Karenanya, Pemprov Kalbar harus memacu pendapatan asli daerah.

“Kalau pendapatan daerah kuat, pembangunan infrastruktur bisa berjalan maksimal. Itu PR besar Kepala Bapenda ke depan,” pungkasnya. (Andi)