DPRD Kota Pontianak Sahkan APBD 2026: Fokus Infrastruktur, Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak  mengesahkan APBD Kota Pontianak Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Senin (24/11/2025).

APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,092 triliun, setelah mengalami penyesuaian akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa, didampingi Wakil Ketua Yogi Perdana Putra dan Agus Sugianto, serta dihadiri langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Agus Sugianto, menegaskan bahwa kendati terjadi penurunan anggaran, fokus utama APBD 2026 tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Kita memprioritaskan kesehatan dan pendidikan sebagai sektor utama, kemudian infrastruktur. Masih banyak jalan pemukiman yang perlu kita benahi,” ujar Agus Sugianto, yang juga Ketua DPD Nasdem Kota Pontianak ini. 

Ia memastikan, pemangkasan anggaran yang terjadi berdampak pada penyesuaian hampir di seluruh OPD di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Semua OPD dilakukan pemotongan,” tegas Agus.

Meski demikian, ia memastikan pembangunan yang bersifat prioritas tidak akan dihentikan, hanya mungkin direalisasikan secara bertahap. 

Salah satunya adalah proyek pembangunan SD/SMP di Pontianak Barat, yang telah disepakati menggunakan skema multiyears.

“Di Santan Tengah belum ada kesepakatan pembangunan sekolah. Tapi untuk Pontianak Barat, sudah kami setujui untuk segera dibangun,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa arah pembangunan kota tetap diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pembangunan kita tetap memprioritaskan kebutuhan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Edi menjelaskan, sejumlah capaian terus ditingkatkan oleh Pemkot Pontianak, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bantuan sosial, yang tetap menjadi program unggulan daerah.

Meski APBD mengalami pemangkasan, Edi menegaskan bahwa iklim investasi di Kota Pontianak harus tetap kondusif. Pemkot, kata dia, berupaya menghindari potensi penurunan investasi dengan memperbaiki pelayanan publik.

“Kita mempermudah perizinan dan pelayanan. Kita juga terus meningkatkan kualitas infrastruktur serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi para investor di Kota Pontianak,” tegasnya.

Pemkot Pontianak optimistis, langkah-langkah tersebut dapat menjaga kestabilan investasi sekaligus menjamin pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.(Andi)