Tarik Menarik Prioritas, Pengesahan APBD 2026 Terancam Molor

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pembahasan APBD Kalimantan Barat 2026 masih berlangsung alot. Sebab, hingga kini belum ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif terkait postur APBD pasca pemangkasan anggaran. 

Sementara tenggat yang ditetapkan pemerintah pusat pada 28 November 2025. Jika batas waktu terlewati, Kalbar terancam menjalankan APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ketua DPRD Kalbar, Aloysius mengatakan, salah satu penyebab alotnya pembahasan adalah pemangkasan anggaran Rp522 miliar rupiah dari pusat. 

Kondisi itu memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran sekaligus menyusun ulang postur anggaran.

“Karena ada pemangkasan, penggunaan anggaran harus seefisien mungkin. Makanya Banggar dan tim eksekutif sedang menyusun kembali skala prioritas, mana program gubernur yang didahulukan, mana yang sesuai astacita presiden,” kata Aloysius. 

Aloysius menyebut, hampir semua OPD terkena dampak efisiensi, termasuk Sekretariat DPRD. 

Namun, Aloysius menegaskan bahwa layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak akan dipangkas signifikan.

“Pelayanan publik tetap dijaga. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan—itu prioritas 2026, "ungkapnya. 

Meski demikian, sejumlah belanja yang dianggap tidak efektif akan disisir ulang. “Bukan dihabiskan, tapi ditata lagi agar tetap ada ruang kegiatan,” katanya.

Aloysius optimis, APBD Kalbar dalam waktu dekat akan disahkan. Sebab,  batas akhir penetapan APBD yang ditentukan pemerintah pusat pada 27–28 November 2025,. 

“Kita optimis. Ini masih dalam rangka pembahasan, tinggal mencari kesepakatan," pungkasnya (Andi)