Kades Sejangkung Sambas Datangi Polda Kalbar, Lapor Sungai Keruh Akibat PETI di Ledo yang Tak Kunjung Ditindak!

SAMBAS, insidepontianak.com – Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Sejangkung datangi Polda Kalbar laporkan terkait Sungai Sambas  yang keruh diduga  akibat aktivitas PETI di Ledo Bengkayang, Senin (25/8/2025). 

Kepala Desa Sekuduk sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sambas, Iskandar, mengatakan pihaknya melapor atas keresahan masyarakat terkait pencemaran Sungai Sambas yang semakin parah sejak Juni 2025. 

Menurutnya, pencemaran itu diduga kuat berasal dari aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.

“Air sungai yang dulu jernih, sekarang berubah keruh kuning kecokelatan. Warga kami yang masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari mulai terserang penyakit kulit, diare, dan gangguan kesehatan lainnya,” katanya ketika dikonfirmasi insidepontianak.com.

Ia menjelaskan, Sungai Sambas adalah nadi kehidupan masyarakat adat di sepanjang alirannya. Namun kini sungai justru menjadi ancaman karena kualitas air tercemar berat. 

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan melalui DPRD Sambas, audiensi dengan pemerintah kabupaten hingga provinsi, tapi langkah tegas untuk menghentikan PETI di Ledo sampai hari ini belum terlihat,” ujarnya.

Iskandar menambahkan, pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga merusak lingkungan dan perekonomian masyarakat. Biota sungai semakin berkurang, warga kesulitan mendapatkan ikan, bahkan harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebagai bentuk keseriusan, hari ini Iskandar bersama perwakilan masyarakat Sambas resmi melaporkan persoalan pencemaran Sungai Sambas ke Polda Kalimantan Barat. 

“Ini langkah konkret kami agar penegak hukum segera turun tangan. Kami minta ada tindakan tegas, terukur, dan berkeadilan. Sungai ini adalah sumber hidup masyarakat Sambas, jangan dibiarkan rusak oleh aktivitas tambang ilegal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, jika pemerintah tidak segera bertindak, keresahan masyarakat bisa berkembang menjadi konflik sosial. 

“Masyarakat adat sudah mulai kehilangan kesabaran. Ini soal masa depan generasi kami, soal hak hidup, dan soal keberlangsungan lingkungan,” pungkasnya. (*)