KMKS Nyatakan Siap Turun ke Jalan Sikapi Persoalan di Sambas hingga Pelemik Bangsa!

SAMBAS,insidepontianak.com – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menyatakan   akan melakukan aksu yang sama seperti yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. 

Isu nasional seperti tunjangan DPR yang dinilai berlebihan serta kebijakan perampasan aset, ditautkan langsung dengan berbagai persoalan akut yang dialami masyarakat Sambas.

Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar menegaskan, momentum perlawanan mahasiswa sedang menguat di seluruh Indonesia.

 “Di pusat, rakyat dicekik tunjangan DPR yang berlebihan dan ancaman perampasan aset. Di daerah, khususnya Sambas, kami menghadapi nasib tenaga kerja honorer yang digantung tanpa kepastian, serta APBD yang tidak berpihak pada rakyat. Semua ini adalah alasan kuat bagi kami untuk turun ke jalan,” katanya.

Senada, Kepala Bidang Aksi dan Advokasi KMKS, Aguswendri, menyebut mahasiswa Sambas tidak akan bergerak sendiri. 

“Kami satu suara dengan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Kalimantan hingga ujung timur negeri, tuntutannya sama: hentikan ketidakadilan,” katanya.

Kata dia, Gelombang aksi mahasiswa belakangan memang marak di sejumlah kota besar. Tuntutan utama menyoroti tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal dan kebijakan perampasan aset yang dinilai rawan penyalahgunaan.

Di sisi lain, aparat kepolisian juga dikritik karena sikap represif terhadap massa aksi, mulai dari intimidasi, pembubaran paksa, hingga kekerasan terhadap mahasiswa.

"Kami menilai problem nasional itu berkaitan erat dengan kondisi di daerah. Di Sambas, persoalan tenaga kerja honorer dan PPPK menjadi salah satu isu paling krusial. Ribuan guru di Kalbar, termasuk di Sambas, masih terombang-ambing akibat regulasi baru ASN," ujarnya. 

Lebih lanjut, banyak di antaranya terancam kehilangan pekerjaan dan masa depan. Selain itu, pengelolaan APBD juga disorot karena dianggap tidak transparan, tumpang tindih, dan tidak tepat sasaran.

Menurut mereka, akumulasi keresahan publik ini bisa meledak kapan saja. “Aksi di Sambas adalah konsekuensi jika suara rakyat terus diabaikan. Jika pemerintah pusat maupun daerah tidak segera merespons, gejolak hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya. (*)