Dikbud Kalbar Rencanakan Pangkas Beasiswa Akibat Efisiensi, Komisi V Ingatkan Tak Beratkan Siswa

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Yuliana, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 akan berdampak langsung terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar. 

Dari total efisiensi, Disdikbud akan mengalami pemangkasan anggaran sebesar 8 persen atau sekitar Rp140 miliar.

Untuk menutup defisit tersebut, Dinas Pendidikan berencana memangkas anggaran beasiswa siswa yang selama ini diberikan sebesar Rp100 ribu per anak bagi peserta didik SMA dan SMK negeri maupun swasta. Hal tersebut terungkap saat rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Senin (3/11/2025). 

“Dampak efisiensi, Dikbud mengalami pemangkasan 8 persen atau sekitar Rp140 miliar. Solusi yang mereka ambil salah satunya dengan memangkas beasiswa,” ujar Yuliana usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Senin (3/11/2025).

Meski memahami kondisi keuangan daerah, Yuliana meminta agar pemotongan beasiswa tidak terlalu besar.

Ia menilai bantuan tersebut sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan siswa di Kalbar. Terlebih lagi, sekolah gratis merupakan program Gubernur Kalbar, Ria Norsan. 

“Kami minta jangan dipotong sampai 50 persen. Kalau efisiensi sekitar 25 persen masih bisa ditoleransi, tapi beasiswa ini sangat penting untuk membantu siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegasnya.

Selain membahas efisiensi, dalam rapat tersebut, Komisi V juga menyoroti serapan anggaran Disdikbud Kalbar tahun 2025.

 Hingga 31 Oktober 2025, serapan anggaran baru mencapai 56,91 persen. 

Namun, Dikbud menargetkan angka itu meningkat menjadi 75 persen di awal November, dan mencapai 95 hingga 100 persen pada akhir tahun.

“Kami dorong agar serapan anggaran bisa dimaksimalkan di sisa waktu yang ada. Program pendidikan jangan sampai tertunda karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan,” kata Yuliana.

Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran fisik disebabkan oleh proses administrasi yang harus mendapatkan persetujuan dari Sekda dan Gubernur Kalbar. Akibatnya, beberapa kegiatan baru bisa dimulai pada pertengahan November 2025.

Meski demikian, Yuliana optimistis seluruh program pendidikan bisa diselesaikan tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa kegiatan fisik tahun 2025 lebih banyak berupa perbaikan ringan seperti pagar, taman, dan halaman sekolah, sementara tahun 2026 akan difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, asrama, dan pagar sekolah di 14 kabupaten/kota.

“Rehab ini tidak bisa ditunda karena banyak bangunan sekolah yang sudah tidak layak. Ada yang miring, bocor, bahkan membahayakan siswa. Jadi walau ada efisiensi, kegiatan fisik ini harus tetap berjalan,” jelasnya.

Komisi V DPRD Kalbar menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada hak-hak siswa, terutama dalam akses beasiswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kalbar. (Andi)