Komisi V Ingatkan Pemprov Kalbar: Efisiensi Jangan Korbankan Beasiswa Pendidikan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Rencana efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2026 mulai menuai peringatan.

Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga kena imbas. Anggarannya dipangkas sekitar 8 persen, setara Rp140 miliar.

Dampaknya, program beasiswa bagi siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, terancam dikurangi. Alasannya: menutup defisit.

Sejak masa pemerintahan Ria Norsan, siswa SMA-SMK menerima subsidi Rp100 ribu per bulan. Program ini lahir dari janji kampanye pendidikan gratis.

Namun, belum genap setahun berjalan, isu pemangkasan program beasiswa sudah mencuat.

Rencana kebijakan itu terungkap dalam rapat kerja Komisi V DPRD Kalbar bersama Disdikbud, Senin (3/11/2025).

Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Yuliana, memahami kondisi fiskal daerah yang menurun akibat pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp522 miliar.

Namun, legislator Gerindra itu menegaskan, efisiensi jangan sampai mengorbankan sektor pendidikan.

“Efisiensi boleh, tapi jangan memberatkan siswa. Kami minta pemotongan jangan lebih dari 25 persen. Kalau sampai 50 persen, itu berat,” tegas legislator Gerindra itu.

Menurut Yuliana, beasiswa adalah napas bagi siswa kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah di tengah ekonomi yang semakin sulit.

“Apalagi, pendidikan gratis jadi janji utama Gubernur Ria Norsan,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Komisi V juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Disdikbud 2025. Hingga 31 Oktober, realisasinya baru 56,91 persen.

Dinas menargetkan naik menjadi 75 persen awal November dan 95–100 persen di akhir tahun.

“Serapan harus dikejar. Jangan sampai program pendidikan tertunda hanya karena administrasi lambat,” kata Yuliana.

Ia menjelaskan, banyak kegiatan tertunda karena menunggu persetujuan Sekda dan Gubernur. Akibatnya, sejumlah proyek baru mulai pertengahan November.

Meski begitu, Yuliana tetap optimistis semua program selesai tepat waktu. Fokus 2025 diarahkan pada perbaikan ringan seperti pagar, taman, dan halaman sekolah.

Sementara tahun 2026, prioritasnya rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, asrama, dan pagar sekolah di 14 kabupaten/kota.

“Banyak sekolah sudah tidak layak. Ada yang miring, bocor, bahkan membahayakan siswa. Karena itu, meski ada efisiensi, kegiatan fisik tak boleh berhenti,” ujarnya.

Komisi V memastikan akan mengawal kebijakan efisiensi agar tidak memangkas hak pendidikan anak-anak Kalbar.

“Pendidikan bukan sekadar angka di APBD, tapi investasi masa depan Kalimantan Barat,” tutup Yuliana.***