Apresiasi Sikap Wagub Dorong Kijing Beroperasi Optimal, Heri: Kijing Bukan Pengantin Baru Untuk Dipajang!

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengapresiasi Wakil Gubernur Kalbar yang dinilai proaktif mendorong percepatan berfungsinya Pelabuhan Internasional Kijing. 

Menurutnya, langkah wakil gubernur tersebut merupakan upaya penting untuk memastikan pelabuhan strategis itu segera memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kalbar.

Heri menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan Pelabuhan Kijing bukanlah proses singkat. Ia menyebut hadirnya Kijing buah kerja sejumlah gubernur terdahulu, mulai dari almarhum Usman Ja’far, kemudian Cornelis, hingga Sutarmidji, yang telah meletakkan dasar pembangunan pelabuhan yang mulai dirancang sejak awal 2000-an. 

“Apa yang dicita-citakan pemerintah bersama DPR waktu itu alhamdulillah akhirnya terwujud,” ujarnya.

Namun, dia menyayangkan hingga kini Pelabuhan Kijing belum dapat beroperasi maksimal akibat sejumlah persoalan teknis, terutama akses jalan menuju pelabuhan. 

Ia juga mengkritisi perencanaan awal yang dinilai kurang teliti, terutama dalam membaca karakteristik tanah di Kalbar yang berbeda dengan daerah lain. 

Kekeliruan tersebut menyebabkan kebutuhan anggaran membengkak dan akses jalan tak kunjung selesai. Disamping itu, ia juga menyoroti minimnya keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong penyelesaian hambatan-hambatan tersebut. 

Padahal kata dia, Pemprov Kalbar seharusnya dapat melakukan berbagai hal. Salah satunya dengan melakukan dua langkah intervensi: pertama, melakukan kajian sosial-lingkungan terhadap pengembangan pelabuhan; kedua, mempertimbangkan APBD untuk membantu percepatan pembangunan akses dan infrastruktur penunjang.

"Apalagi dengan pemotongan TKD, pemda dituntut inovatif, dan pemerintahan pusat juga menyiapkan anggaran. Nah, ini yang harus dijolok ke pemerintah pusat, supaya kita dibantu," ungkapnya. 

Namun Heri menilai pemerintah kurang pro aktif. Seharusnya persoalan tersebut dapat diselesaikan jauh hari dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pelindo sebagai pemegang otoritas pelabuhan. Sebab, pelabuhan Kijing yang dibangun triliunan rupiah ini masih sepi aktivitas. 

“Dia bukan pengantin baru yang bisa terus dipajang-pajang. Ini harapan besar masyarakat Kalimantan Barat bagaimana dengan adanya Kijing ekonomi Kalbar dapat terdongkrak, m” tegasnya. 

Apalagi, kondisi fiskal Kalbar tertekan akibat pemotongan transfer pusat sebesar Rp522 Miliar. Semestinya, persoalan tersebut, menjadi alasan lebih kuat bagi pemerintah mempercepat optimalisasi Pelabuhan Kijing. Namun demikian, dia mengapresiasi komitmen Wagub Krisantus. 

Kendati demikian, ia mempertanyakan peran gubernur dalam upaya percepatan ini. Ia menilai Wakil Gubernur yang sudah bersuara lantang,  perlu didukung penuh oleh gubernur. 

" Cuman yang kita tanyakan gubernur kemana?. Karena gubernur dan wakil gubernur inikan satu paket. Kalau rodanya pincang, tentu jadi masalah," ungkapnya. 

Ia ingin suara Gubernur dan Wakil gubernur satu suara. Optimalisasi Kijing dengan mendatangi Pelindo pusat dan Komisi V DPR RI agar persoalan yang ada dapat dituntaskan. 

Wakil rakyat dapil Kota Pontianak ini juga menilai kritik masyarakat terkait lambannya operasional pelabuhan Kijing. Sebab ada menunjukkan kepedulian publik.

“Namun sekali lagi saya katakan, yang paling berwenang dan paling berkuasa itu gubernur dan wakil gubernur. Dan jika Kijing juga tidak bisa dioptimalkan, saya pikir kinerja Pak Gubernur dipertanyakan,” tegasnya.

Terakhir, Heri juga mendorong agar pemerintah daerah tidak pasrah pada kondisi pengurangan anggaran pusat. Karena potensi sumber daya alam Kalbar sangat besar. Namun tidak dioptimalkan. 

 “Jangan kita seperti ayam kehilangan induk. Kita ini daerah yang sangat kaya, tapi ibarat tikus kelaparan di lumbung padi. Ini menyedihkan,” ujarnya. (Andi)