DPRD Sanggau Gelar Paripurna LKPj Bupati 2024

SANGGAU, insidepontianak.com -- DPRD Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Peyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025 pada Jum'at (21/3/2025). 

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Robby Sugianto.

Robby mengatakan, penyampaian LKPj merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati selaku kepala pemerintahan di kabupaten wajib melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun.

"Apa yang sudah disampaikan dalam pidato Bupati tadi melalui Wakil Bupati, itu akan menjadi laporan bagi seluruh fraksi-fraksi dan nanti kami melalui komisi-komisi masing-masing akan menelahah laporan-laporan tersebut sehingga nanti akan kami berikan rekomendasi untuk ke depannya supaya pemerintahan berjalan tentunya kami harapkan lebih baik lagi dari sebelumnya," kata Wakil Ketua DPRD, Robby Sugianto usai rapat.

Robby menilai, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terutama dalam urusan pelayanan publik dan infrastruktur.

"Tapi kita tahu bahwa lagi-lagi anggaran Kabupaten Sanggau ini masih sebagian besar berharap dari transporan pusat. Sehingga kita masih belum bisa secara mendiri dan independen untuk mengatur belanja kita," ucap Robby.

"Sehingga perlu sekali ke depannya kita cari cara-cara untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang resmi dan sah, sehingga itu juga bisa membantu untuk mensejahterkan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan," tambah politisi Gerindra itu.

Kemudian, Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan, capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2024 menjadi acuan untuk menyusun RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029 yang akan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Susana berkomitmen, pemerintah Kabupaten Sanggau akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

"Untuk pelayanan ya pasti itu menjadi skala prioritas kita utamakan tetap harus ditingkatkan, untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan itu menjadi skala prioritas kita terutama untuk peningkatan sumber daya manusia nya," pungkas Susana. (Ans)