Zulfydar Pimpinan Fraksi PAN DPRD Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com - Zulfydar Zaidar Mochtar, dipercaya memimpin Fraksi PAN DPRD Kalbar masa bakti 2024-2029. Penunjukan ini berdasarkan SK DPW PAN Kalbar. 

Untuk diketahui, hasil Pileg 2024, PAN meraih 5 kursi di DPRD Kalbar. Zufydar sendiri terpilih dari dapil Kalbar 1: Kota Pontianak. Ia meraih suara terbanyak di antara angggota-anggota dewan separtainya. 

Sementara kursi PAN kedua, berasal dari dapil Kalbar 4: Kabupaten Sambas. Di dapil ini, ditempati Maskur. Menggeser incumbent, Tony Kurniadi. 

Kursi ketiga PAN, berasal dari dapil Kalbar 6: Sanggau-Sekadau. Ditempati Muhammad Jais. Ia juga menggeser incumbent Muhammad. 

Sedangkan kursi keempat berasal dari dapil Kalbar 7: Sintang-Melawi-Kapuas Hulu. Ditempati Ritaudin. Ini menjadi periode kedua bagi Ritaudin duduk di DPRD Kalbar. 

Kursi kelima berasal dari dapil Kalbar 8: Ketapang-Kayong Utara. Ditempati Yuliani. Juga menjadi periode kedua bagi Yulianan duduk di Parlemen Kalbar. 

"PAN masih tetap mendapat lima kursi di Pileg 2024. Alhamdulillah, saya dipercaya memimpin Fraksi PAN DPRD Kalbar," kata Zulfydar Zaidar Mochtar, Selasa (1/10/2024). 

Sementara itu, komposisi Wakil Ketua Fraksi PAN dipercayakan kepada Ritaudin, Sekretaris Muhammad Jais, Bendahara Yuliani, dan Wakil Sekretaris, Maskur. 

Zulfydar mengatakan, Fraksi PAN DPRD Kalbar siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengawal pembangunan. 

"Kami ingin kerja sama yang baik dengan pemerintah," katanya. 

Ia menegasakan, DPRD merupakan mitra pemerintah. Karena itu, Fraksi PAN DPRD Kalbar siap memberikan masukkan untuk kemajuan pembangunan. 

"Kita akan memberikan masukkan sekeras-keras mungkin, sebaik-baik mungkin agar masyarakat merasakan hasil pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat," paparnya. 

Dia juga menyoroti, kondisi gedung DPRD Kalbar yang dinilainya perlu direnovasi. Sebab, ruang fraksi yang ada kurang representatif dan sudah bocor saat pertama bertugas. 

"Ada bocor. Saya yakin ini tergantung kecepatan pemerintah, hal yang kecil ini tentu bisa diselesaikan dengan sinergi DPRD dengan pemerintah," pungkasnya.***