Dewan Kalbar, Riska Wahab: Aspirasi Mahasiswa Sejalan dengan Perjuangan Legislatif

PONTIANAK, insidepontianak.com – Suasana tegang pecah di Kantor DPRD Kalbar saat ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalbar Menggugat menggelar aksi demo, Jumat (21/11/2025) sore.

Dorong-mendorong dengan petugas terjadi ketika massa memaksa masuk ke Gedung Paripurna. Situasi mereda setelah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD keluar menemui mereka.

Hadir di antaranya Ketua Fraksi PDI Perjuangan Agus Sudarmansyah, legislator PKB, Riska Wahab, serta legislator PDI Perjuangan dan Demokrat, Darwis dan Wahyudin.

Setelah mendapat izin, massa dipersilakan masuk ke ruang paripurna. Mereka kembali menyampaikan tuntutan. Aksi berlangsung hingga malam.

Mahasiswa menyoroti banyak persoalan daerah. Utamanya, ketimpangan pembangunan jalan yang dianggap telah memakan banyak korban jiwa. Mereka mengkritik lambannya perbaikan infrastruktur, sementara anggaran justru dipangkas.

Selain itu, mereka menyinggung kecilnya dana bagi hasil, minimnya pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, lemahnya penanganan narkotika, maraknya kecelakaan tronton yang beroperasi di luar jadwal, hingga penolakan revisi KUHAP.

“Kami curiga ada muatan tertentu dalam revisi KUHAP. Yang kami dorong itu UU Perampasan Aset, bukan KUHAP yang disahkan buru-buru,” teriak seorang orator.

Massa meminta pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Organusasi Perangkat Daerah terkait. Mereka juga meminta Ketua DPRD Kalbar hadir dalam pertemuan berikutnya.

Anggota DPRD Kalbar dari PKB, Riska Wahab, mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib. Ia menegaskan, suara mahasiswa bukan sekadar catatan teknis. Tetapi representasi keresahan publik yang juga menjadi garis perjuangannya di legislatif.

Menurut dia, tuntutan soal pemerataan pembangunan, layanan pendidikan, penanganan narkotika, hingga penolakan kebijakan yang dinilai tak berpihak pada rakyat, sejalan dengan agendanya di DPRD.

Semua persoalan itu nyata di lapangan. Namun, kata Riska, tantangannya terletak pada keterbatasan anggaran baik di daerah maupun pusat.

“Apa yang mereka suarakan soal infrastruktur itu benar adanya. Kondisinya minim. Kita terhambat anggaran, sehingga pembangunan belum maksimal,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh aspirasi telah dicatat dan akan dibahas bersama pihak terkait. Tuntutan mahasiswa pasti diupayakan parlemen. 

"Tapi harus dikoordinasikan. Tidak bisa diputus sepihak,” tegasnya.

Riska menambahkan, aspirasi tersebut sudah diterima dan ditandatangani sebagai bentuk komitmen DPRD. Mahasiswa dijadwalkan kembali bertemu pimpinan dewan pada awal pekan depan.***