Fraksi PAN DPRD Kalbar Desak Gubernur Terbitkan Pergub Wajib Ekspor Lewat Pelabuhan Kijing

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kontribusi Pelabuhan Kijing yang diharapkan menjadi tumpuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat dinilai masih jauh dari optimal.

Pasalnya, kegiatan ekspor di Pelabuhan Kijing belum maksimal. Kondisi ini pun memicu keprihatinan serius dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar.

Karena itu, ia mendesak Pemprov Kalbar segera bertindak. Gubernur Ria Norsan diminta segera mengeluarkan Pergub yang mewajibkan seluruh perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) di Kalbar melalui Pelabuhan Kijing.

Di sisi lain, Zulfydar juga menyoroti minimnya dampak positif kekayaan SDA Kalbar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingat sejarah eksploitasi SDA seperti emas, kayu, dan karet yang tak memberikan hasil signifikan. Kini, dominasi kelapa sawit, bauksit, dan uranium tambang pun belum mampu memberikan kontribusi optimal pada pendapatan daerah dari pajak bagi hasil.

"Zaman kayu habis kayu ditebang, zaman karet, tidak juga mendapatkan hasil yang baik. Sekarang sawit, bauksit, dan tambang, kita dapatkan apa sekarang?" ttanya Zulfydar, menyiratkan kekecewaan mendalam.

Pelabuhan Kijing, yang dibangun dengan investasi fantastis dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2022, seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi.

Namun, Zulfydar melihat lambatnya optimalisasi pelabuhan tersebut. Salah satunya penyebabnya karena keengganan perusahaan menggunakan fasilitas ini.

Bahkan, ia mencurigai adanya praktik ekspor sawit yang tidak tercatat di Indonesia, melainkan langsung menuju Malaysia, yang berujung pada minimnya penerimaan retribusi dan bagi hasil ekspor bagi Kalbar.

"Akhirnya Kalbar dirugikan. Pajak bagi hasil ekspor tak kita dapatkan," ucapnya.

Melihat kondisi ini, Zulfydar mendesak pemerintah provinsi untuk segera mencari solusi. Ia menyarankan agar pemerintah melengkapi segala kekurangan di Pelabuhan Kijing.

Jika diperlukan, jalin kolaborasi dengan pihak ketiga melalui skema kerja sama operasi (KSO) dan memberikan kemudahan bagi pengusaha.

Kekhawatiran terbesar Zulfydar adalah SDA Kalbar akan habis tanpa memberikan dampak positif yang signifikan bagi daerah jika tidak ada percepatan.

"Pemda harusnya cepat, apa yang kurang di Kijing dilengkapi. Jika memang perlu kerja sama pihak ketiga lakukan KSO. Lakukan kemudahan agar ini bisa dipercepat," ujarnya.

Zulfydar, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PAN Kalbar, menambahkan bahwa ia telah berdiskusi dengan pihak Bea Cukai dan Sucofindo yang menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan ini.

Dengan mewajibkan seluruh kegiatan ekspor SDA, termasuk pertambangan dan kratom, melalui Pelabuhan Kijing, Zulfydar optimis PAD Kalbar dapat meningkat.

PAN Kalbar mendukung penuh pemerintah dalam upaya ini. Mereka menargetkan APBD Kalbar tidak stagnan di angka Rp6,1 triliun, melainkan dapat naik menjadi Rp8-9 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

"Kalau APBD kita meningkat, makin banyak program pembangunan yang bisa dilakukan, dan dampaknya kesejahteraan masyarakat," pungkas Zulfydar.***