Soroti Putusan Bebas PN Mempawah terhadap Terdakwa Pencabulan, Herman: Perlu Eksaminasi Kinerja Masing-masing

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar menyoroti putusan Pengadilan Negeri Mempawah memvonis bebas pelaku pencabulan anak berusia 1,4 tahun. 

Herman berharap jaksa maupun hakim Pengadilan Negeri Mempawah melakukan eksaminasi, atau mengevaluasi kembali kinerja masing-masing. Sebab, putusan itu rangkaian pembuktian yang tak bisa dilepaskan dari kinerja jaksa. 

"Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan hakim. Karena, kita tak tahu bagaimana fakta-fakta yuridis di persidangan, terungkap ngak perbuatan tersangka," kata Herman Hofi Munawar. 

Menurut Herman dalam hukum pidana, bukti harus terang, seterang cahaya. Tidak bisa kita serta merta menyalahkan hakim. Sebab, hakim memutus perkara melihat bukti dan fakta yang disajikan jaksa penuntut umum.

"Apakah bukti yang disajikan jaksa telah mampu menunjukkan perbuatan tersangka melakukan tindak pidana pencabulan, atau tidak? Apakah bukti sudah lengkap atau tidak?" tanyanya. 

Menurut Herman, masyarakat selalu menilai hasil akhir. Namun, bagaimana proses persidangan mereka tidak mengetahui. Dan hakim sebagai pengambil keputusan, tentu akan melihat bukti.

"Ketika perbutan terdakwa tak jelas, maka hakim tidak akan melakukan putusan yang bersifat zalim kepada seseorang, karena bukti tak jelas," katanya. 

Namun, bisa juga hakim terlewat dengan fakta dan bukti yang diajukan jaksa penuntut umum. Untuk itu, hakim juga diharapkan evaluasi. 

Jika memang Kejari merasa bukti mereka sudah cukup kuat, namun putusan pelaku bebas, maka dapat dilakukan dengan mengambil langkah hukum kasasi. 

Untuk diketahui, putusan ini, sebelumnya dibacakan pada Selasa (11/2/2025). Sidang dipimpin hakim ketua, Yeni Erlita, Abdurrahman Masdiana dan Inggit Mukti Setyaningrum hakim anggota. 

Dalam putusannya menyatakan, jika terdakwa HN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan. 

Putusan ini berbanding terbalik dengan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa HN melanggar Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Dakwaan.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa agar dijatuhkan pidana terhadap oleh karena itu, dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp625 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.***