Reses di 12 Titik di Pontianak, Heri Mustamin: Aspirasi Warga Terkait Penanganan Banjir, Sistem Zonasi, dan BPJS Kesehatan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalbar, daerah pemilihan atau dapil Kota Pontianak, Heri Mustamin melaksanakan reses di 12 titik.

Hasil reses legislator Partai Golkar ini, menerima sejumlah aspirasi masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.

Heri Mustamin mengatakan, masyarakat Kota Pontianak, umumnya masih mengeluhkan persoalan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Sebab, sekolah SMA di Kota Pontianak belum merata. Contohnya SMA di Pontianak Utara baru ada satu sekolah. Kondisi ini jelas membuat warga kesulitan. Banyak dari siswa yang tak bisa diterima. Walau untuk SMK ada beberapa sekolah di Pontianak.

Kondisi ini diperparah dengan persoalan aplikasi sistem zonasi yang bermasalah. Salah satu contoh kata dia, Warga Beting, Pontianak Timur.

Jika merujuk sekolah yang paling dekat, kata Heri, tentu jawabannya berada SMA 6, dan SMA 9 Pontianak. Namun, setelah ditarik ke sistem zonasi, dua sekolah itu malah lebih jauh.

"Lewat sistem zonasi mereka malah dekat ke SMA 3 Pontianak. Padahal, SMA 3 harus nyebrang," kata Heri Mustamin, Jumat (10/3/2023).

Untuk itulah, Heri Mustamin meminta Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak terlalu kaku dengan penerapan sistem zonasi.

"Ini harus dapat dipahami dan dimengerti oleh kepala Dinas," ujarnya.

Selain sistem zonasi, pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan juga dikeluhkan warga. Sebab, tidak semua warga mendapat perlindungan BPJS Kesehatan. Padahal, Undang-Undang Kesehatan Nasional memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Gubernur dan Wali Kota sebagai Kepala Daerah diminta benar-benar memperhatikan asuransi kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan  menganggarkan BPJS Kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Agar mereka pun mendapat pelayanan kesehatan yang sama.

Selain dua isu tadi, kondisi banjir yang kerap melanda Kota Pontianak juga menjadi keluhan serius masyarakat.

Persoalan ini, jika tak ditangani segera, maka dikhawatirkan banjir yang lebih besar akan terjadi. Utamanya saat pertemuan air dari perhuluan dan pasang air laut.

Heri pun meminta Pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan normalisasi parit dan drainase di Pontianak. Tujuannya agar mempercepat turunnya air ke Sungai Kapuas.

"Untuk itulah, barang kali normalisasi parit jadi jawaban. Selain penataan drainase yang perlu ditingkatkan," ucapnya.

Terakhir, warga Pontianak juga mengeluhkan persoalan lahan pemakaman umum yang kini semakin sempit.

"Ini juga harus benar-benar diperhatikan. Saya pikir ini adalah perkembangan-perkembangan saat kita melaksanakan reses," katanya. (Andi)