607 Warga Kubu Raya Dicoret dari Bansos, Terindikasi Judol

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kubu Raya mencoret sekitar 607 warga calon penerima bantuan sosial.

Sebab, setelah verifikasi dan validasi data Dinsos menemukan adanya indikasi kuat aktivitas judi online (judol) di kalangan penerima manfaat. 

Temuan ini kembali menegaskan bagaimana judi online bukan hanya menggerus ekonomi keluarga, tetapi juga menggagalkan hak warga atas bantuan negara.

Kepala Dinsos Kubu Raya, Wasilun mengatakan, langkah pencoretan dilakukan untuk membersihkan data penerima yang tidak layak.

“Banyak penerima bansos, baik PKH (Program Keluarga Harapan) maupun PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan, terpaksa kami exclude karena terindikasi judol,” kata Wasilun, Kamis (27/11/2025).

Adapun dari 607 calon penerima manfaat dicoret itu, belum termasuk warga yang gugur, karena persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data.

Faktor-faktor lain yang membuat warga dicoret antara lain alamat tidak ditemukan, penerima telah meninggal, hingga bekerja sebagai ASN, TNI/Polri, BUMN/BUMD, pejabat negara, tenaga kesehatan, maupun SDM pendamping sosial. 

Namun, indikasi judi online menjadi salah satu poin paling menonjol dalam proses verifikasi kali ini.

Fenomena ini sekaligus menunjukkan bagaimana judi online merusak tatanan sosial, bukan hanya merampas penghasilan, tetapi juga memutus akses bantuan bagi keluarga yang seharusnya membutuhkan.

Meski banyak yang dicoret, Wasilun memastikan pemerintah desa dan Dinsos masih dapat mengajukan perbaikan data bagi warga miskin yang tercecer dari sistem. 

Dua skenario yang dibuka adalah mengusulkan warga miskin di Desil 6–10 untuk turun ke desil lebih rendah, serta mengeluarkan warga mampu yang masih tercatat di Desil 1–5.

Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga sejahtera.

Namun, koreksi data ini tetap terbatas pada kewenangan daerah. Penentuan desil pengelompokan kesejahteraan tetap berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).

“BPS yang melakukan survei dan analisis makro untuk menentukan peringkat kesejahteraan itu,” pungkasnya. (Greg)