Penembakan PMI di Malaysia, Anggota Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

JAKARTA, insidepontianak.com - Untuk mengusut tuntas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi.

Pemerintah Indonesia ditegaskan kembali olehnya harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus PMI yang ditembak tersebut.

"Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," kata Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Oleh sebab itu, Anggota Komisi I DPR RI
meminta semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI diminta untuk dapat bergerak bersama.

Selain itu, pemerintah harus mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban, serta mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia.

Selain itu, korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima orang korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia serta tiga orang luka-luka.

Ia juga mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima orang pekerja migran Indonesia (PMI).

Anggota Komisi I DPR RI menambahkan pihaknya sangat berduka atas kejadian ini.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," katanya. (Antara)