Heri Mustamin Dorong Optimalisasi SDA untuk Genjot PAD, Jangan Bertumpu pada PBB!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai satu-satunya tumpuan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Sebab, Kalbar memiliki banyak potensi lain yang bisa digarap untuk mendongkrak PAD tanpa harus membebani masyarakat. 

Heri pun menekankan, jika pun pemerintah tarus melakukan peninjauan tarif PBB, maka harus benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Ia mencontohkan kasus di sejumlah daerah di Jawa. Di mana kenaikan tarif PBB mencapai 400 persen tanpa indikator yang jelas, dan berujung protes terhadap pemerintah. 

“Karena, itu tidak realistis dan bisa memberatkan masyarakat. Kalau ada kenaikan, harus ada dasar yang jelas, bukan asal menaikkan untuk mengejar pendapatan,” ujarnya.

Heri juga menggarisbawahi, bila  kebijakan penyesuaian tarif PBB terpaksa dilakukan, maka Pemda jangan semata-mata bicara nilai, melainkan juga perbaikan pendataan.

“Jangan sampai rumah bertingkat di kota, PBB-nya sama dengan rumah gubuk. Itu persoalan pendataan yang harus dibenahi supaya berkeadilan,” jelasnya.

Namun, Legislator Golkar Kalbar ini tetap menyarankan agar Pemda di Kalbar tak ikut-ikutan menaikkan tarif PBB demi PAD seperti di darah lain. Sebaiknya, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Kita punya banyak potensi, dari sumber daya alam sampai sektor usaha. Jadi jangan jadikan PBB satu-satunya tolak ukur pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam melakukan evaluasi jika ada revisi Perda terkait PBB dari kabupaten dan kota. 

Pemprov diharap berperan aktif mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota sejak awal agar kebijakan PBB tidak sekadar soal tarif, melainkan juga perbaikan pendataan

Selain itu Pemprov Kalbar juga diminta fokus menggarap pajak usaha-usaha besar yang belum maksimal. 

“Kita punya sekitar 1.500 pengusaha. Kalau masing-masing berkontribusi satu miliar saja, sudah ada Rp1,5 triliun potensi yang bisa digarap. Tapi tentu harus dengan aturan yang jelas,” tegas Heri.

Ia juga menyoroti sektor pajak yang menjadi kewenangan provinsi namun realisasinya masih rendah. Pajak kendaraan bermotor misalnya, potensinya besar namun realisasinya kecil. 

Sementara itu, pajak air permukaan yang menjadi kewenangan Pemprov tarifnya dinilai terlalu rendah. Kemudian, ada pula pajak bahan bakar kendaraan belum memberikan hasil sesuai potensi.

“Pemakaian BBM di Kalbar luar biasa, bahkan BPH Migas mencatat sudah melebihi target. Tapi apakah potensi ini sudah dihitung dengan benar? Itu yang perlu dijawab,” ujarnya.

Heri menegaskan, jika potensi fiskal daerah bisa dioptimalkan hingga Rp2 triliun, Kalbar mampu membangun infrastruktur lebih banyak tanpa ketergantungan tinggi pada pusat.

Ia pun mengeritik lemahnya perhatian Pemprov dalam mendorong investasi yang bisa menjadi sumber PAD. Akibatnya, potensi investasi tak berkembang. 

“Pemprov jangan hanya pasif menunggu dana pusat. Investasi harus diarahkan untuk memperkuat PAD. Bahkan sesuai aturan, Pemprov boleh berdagang. Jadi harus ada inovasi,” tandasnya.

Heri berharap Gubernur dan jajarannya menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan keuangan. Sebab, inovasi menjadi kunci kemajuan dalam segala hal. 

“Pemimpin kita jangan hanya pandai mengintip APBD. Itu sudah usang. Sekarang waktunya mendorong optimalisasi pendapatan untuk kemandirian daerah,” pungkas Heri.***