Pimpinan DPRD Kalbar Temui Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Pembangunan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, akhirnya menemui mahasiswa yang sudah berada di ruang paripurna, Rabu (26/11/2025). 

Ia datang bersama pimpinan dewan lain, serta jajaran eksekutif: Sekda Kalbar, perwakilan Dinas PUPR, dan Dinas Perindag ESDM.

Pertemuan itu menjadi jawaban atas desakan mahasiswa yang meminta dialog langsung dengan pimpinan DPRD dan para kepala SKPD.

Dialog berlangsung terbuka. Mereka duduk bersama. Saling menyampaikan pandangan. Intinya: pemerataan pembangunan.

Aloysius memulai dialog dengan permintaan maaf. Sebab, baru bisa menemui mahasiswa secara langsung di tengah kesibukannya beberapa pekan terakhir. 

“Saya mohon maaf kepada adik-adik semua. Saya bukan lari. Aloy tidak pernah lari,” ujarnya tegas.

Ia menjelaskan, ketidakhadirannya dalam beberapa kali aksi mahasiswa pekan kemarin karena urusan keluarga yang tak bisa ditinggalkan. Tapi, ia telah diwakilkan dengan anggota dewan yang lain. 

Dalam dialog, ia menanggapi kritik soal pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, DPRD sudah berkali-kali menyuarakan keberatan. Namun kebijakan itu sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

Aloysius menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal pemerataan pembangunan di delapan dapil, dari Ketapang hingga wilayah kepulauan.

Keluhan soal jalan rusak, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang masih terbatas terus masuk melalui reses. Semua diperjuangkan. 

“Kita ingin pembangunan merata. Dari Dapil 1 sampai 8, semua punya kebutuhan mendesak. Secara bertahap, perbaikan jalan dan pengaspalan sudah mulai terlihat,” ujarnya.

Ia berharap kondisi fiskal membaik. Agar percepatan pembangunan bisa dilakukan lebih cepat. Ruang dialog lanjutan juga dibuka. DPRD siap menggelar RDP tematik sesuai isu yang diangkat mahasiswa.

“Kalau masalah jalan, kita panggil eksekutif lewat Komisi 4. Pendidikan dan kesehatan lewat Komisi 5. Semua hasil RDP akan kami sampaikan ke Gubernur,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh masukan mahasiswa akan masuk dalam rekomendasi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan daerah.***