DPRD Kalbar Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2022

PONTIANAK, insidepontianak.com -DPRD Kalimantan Barat menggelar paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kalbar tahun anggaran 2022, Selasa (9/5/2023). Sejumlah rekomendasi pun diberikan DPRD Kalbar, salah satunya perbaikan perencanaan anggaran, pemerataan infrastruktur hingga penurunan stunting. Juru bicara DPRD Kalbar, Irsan meminta, eksekutif memperbaiki proses perencanaan anggaran. Pihak eksekutif diharapkan memperbaiki perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja dan pendapatan lebih akurat dan realistis pada tahun mendatang Legislator Partai PKB ini juga mendorong keterlibatan aktif DPRD Kalbar dalam proses perencanaan. Disisi lain, Pemprov Kalbar diminta meningkatkan perencanaan dan transparansi mengenai anggaran, kebijakan dan realisasi pendapatan. "Prioritaskan program strategis. Alokasikan pendapatan yang meningkat dalam berbagai program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal," terangnya. Disisi lain, DPRD Kalbar juga meminta Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, agar anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan masyarakat. "Pelaporan berkala mengenai realisasi anggaran dan pencapaian program. Sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas," terangnya. Irsan juga mendorong agar diadakan pertemuan rutin antara eksekutif dan DPRD Kalbar untuk membahas kebijakan, perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan. Ia juga mendorong agar SDM di jajaran eksekutif dan DPRD ditingkatkan melalui berbahagia pelatihan. "DPRD juga mendorong agar program desa mandiri dilanjutkan. Hal ini guna meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas. DPRD Kalbar juga mendorong agar perhatian terhadap UMKM ditingkatkan," katanya. Sementara itu, stunting di Kalbar yang tinggi juga menjadi perhatian pemerintah. DPRD mendorong pemerintah meningkatkan anggaran guna meningkat kualitas gizi ibu dan anak. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pentingnya gizi seimbang. "Tingkatkan juga akses pelayanan kesehatan, baik tenaga medis dan pelayanan kesehatan," terangnya. Tak hanya itu kata Irsan, DPRD juga mendorong Pemprov Kalbar harus merekrut dokter spesialis dan memberi insentif bagi dokter yang ingin bergabung ke RSUD Soedarso. DPRD Kalbar juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai daerah. Peningkatan indeks infrastruktur ini kata dia, harus didukung dengan anggaran. "Pastikan pemeliharaan secara efektif dan efisien," ucapnya. Di sisi pendidikan, DPRD Kalbar mendorong Pemprov Kalbar untuk melakukan evaluasi kepada kepala sekolah dan guru. Evaluasi ini guna mengetahui data pengajar, kepala sekolah. Hal ini guna mengidentifikasi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. "Selain itu, melakukan peningkatan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan kepada pegawai P3K agar mereka punya keterampilan," tutupnya. Sementara, Wagub Kalbar, Ria Norsan memastikan akan menindak lanjuti rekomendasi DPRD Kalbar. Salah satu fokus Pemerintah adalah penurunan stunting yang masih cukup tinggi. Walau sudah turun dua persen. "Alhamdulillah kita berhasil turun dua persen. Saat ini Kalbar berada di delapan besar Provinsi dengan stunting tertinggi," terangnya. Menurut Ria Norsan, penyebab utama stunting di tiap daerah berbeda. Sintang Melawi misalnya disebabkan karena air bersih. Sebab, Sungai di Kalbar tercemar dengan pertambangan liar. Sementara terkait, perencanaan anggaran. Norsan menyebut standarisasi dalam penyusun anggaran sudah dipenuhi. Bahkan, Kalbar masuk daerah dengan percepatan penyerapan Kalbar terbaik. "Justru bagus dan tidak ada masalah. Kita tercepat dalam penyusun anggaran, terbanyak dalam penyerapan dan Provinsi dengan peningkatan pendapatan tertinggi," ujarnya. Sementara itu, terkait dengan pemerataan infrastruktur Kalbar. Norsan optimis sebelum berakhirnya masa jabatan Sutarmidji-Ria Norsan, Jalan mantap Kalbar dapat mencapai 80 persen. (Andi)