Dewan Kalbar Tony Serukan Mahasiswa Kawal Pemilu dan Hasilkan Pemimpin Berintegritas

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Fraksi PAN, Tony Kurniadi mengajak seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi BEM se-Kalbar terlibat aktif menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024.

Peran mahasiswa sebagai generasi milenial dinilai penting untuk memastikan Pemilu 2024 berkualitas dan menghasilkan wakil rakyat yang berintegritas.

"Mahasiswa kalau mau mendapat Wakil Rakyat berintegritas dan menghasilkan pemilu berkualitas, maka harus terlibat aktif dalam Pemilu 2024. Bukan jadi kelompok yang pasif," kata Tony di forum dialog yang diadakan Forum Koordinasi BEM Se-Kalbar ke-VIII, di Aula Fisip Untan, Kamis (9/11/2023).

Dialog tersebut mengangkat tema 'Membangun Semangat Kalaborasi untuk Meneguhkan Eksistensi dan Integritas Mahasiswa Menyambut Pesta Demokrasi 2024'.

Tony mengatakan, mahasiswa yang merupakan kaum milenial tergolong pemilih terbanyak di Pemilu 2024. Jumlahnya 50 persen lebih, dari pemilih yang ada.

Mereka yang rata-rata mahasiswa dan pelajar yang merupakan pemilih rasional karena memilih berdasarkan kajian ilmiah. Karena itu, keterlibatan mereka sangat diharapkan di Pemilu 2024.

Namun, menurut Tony, peran mahasiswa dalam menyukseskan demokrasi sampai hari ini belim terlihat maksimal. Hal tersebut diketahui setelah melakukan berbagai riset di berbagai pencarian informasi.

"Yang paling banyak ajakan pejabat untuk mahasiswa menyukseskan Pemilu, dan kerja sama mahasiswa dan KPU untuk Pemilu damai. Hanya sebatas itu saja," katanya.

Sementara kerja mahasiswa mengawal Pemilu berkualita mengkritik sistem Pemilu 2024 yang ke sana ke mari masih ada kelemahan dan masih sangat minim.

Karenanya, ia mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan peluang di Pemilu 2024. Sebagai agen perubahan mahasiswa harus mengawal demokrasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024, sehingga menentukan pilihan kepada figur yang tepat.

Termasuk, misalnya kata Tong, mengampanyekan 'tolak politik uang'. Sebab, budaya politik uang telah merusak demokrasi.

"Pemahaman ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Politik uang dapat dijauhi, karena suara yang dibeli oknum Dewan ini membuat dia tak lagi bertanggungjawab kepada konstituennya, yang akhirnya Wakil Rakyat yang terpilih hanya memperkaya diri tak memikirkan pembangunan," pungkasnya. (andi)***