Dewan Kalbar Heri Mustamin Harap Program Gubernur Tak Sebatas Retorika

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin berharap, program pembangunan yang disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan dalam pidato perdananya tidak sebatas retorika. 

Ia mengingatkan, pentingnya komitmen untuk merealisasikan semua program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye.

"Harapan kita tentu, semoga semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik," harap Heri Mustamin. 

Legislator Partai Beringin itu menyambut baik pidato perdana Ria Norsan yang berjanji bakal merealisasikan semua visi dan misinya.

Adapun program prioritas Norsan-Krisantus di antaranya sekolah gratis SMA/SMK negeri dan swasta.  

Kemudian, menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak setidaknya selama tiga tahun kepemimpinan. 

Selanjutnya meningkatkan IPM, hingga memberi insentif berupa tunjangan kesehatan, perumahan, transportasi dan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan dan guru.

Untuk mencapai itu, maka kata Heri diperlukan komitmen kepala daerah yang kuat. Agar janji-janji program itu tak dianggap sebatas retorika-retorika.

"Karena visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur sudah terpublikasi di masyarakat. Maka harapan kita bisa konsisten dan komitmen," harap Heri.

Ia memastikan, Fraksi Golkar DPRD Kalbar akan mengawal pemerintah Norsan-Krisantus yang berbasis kesejahteraan masyarakat. 

Diharapkan, sinergisitas antar legislatif dan eksekutif dapat terbangun. Sebab, pemerintah daerah bukan hanya eksekutif saja.

"Tapi juga legislatif," lanjutnya.

Bagi Heri, kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi penting dalam pembangunan daerah. Sebab kolaborasi menjadi kunci program terlaksana dengan baik. 

Menyoal perombakan SKPD yang kerap disampaikan Ria Norsan. Menurut Heri, itu merupakan kewenangan, dan ranah eksekutif. 

Namun, dia berharap karena OPD adalah eksekutor, maka penentuan kepala OPD harus didasarkan pada kompetensi. Orang yang ditunjuk harus bisa kerja. 

"Kita berharap agar kompetensi dikedepankan dalam penentuan kepala OPD. Jangan karena kemarin ada isu pembelahan saat Pilkada, ini menjadi kesan yang dibangun ketidak harmonisan," pesannya.***