Kayong Utara kembali Raih Opini WTP

PONTIANAK, insidepontianak.com – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Pontianak, Senin (26/5/2025).

LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Sri Haryati, kepada Bupati Romi Wijaya dan Ketua DPRD Kayong Utara, Surya Aditya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Acara tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Barat, unsur pimpinan DPRD, serta perwakilan dari masing-masing perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Romi Wijaya menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah mengelola keuangan dengan baik. Capaian WTP ini merupakan hasil kerja keras bersama,” ujar Romi Wijaya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Saya berharap komitmen ini terus dijaga demi mewujudkan Kayong Utara yang lebih baik melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemeriksaan ini juga bertujuan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk memastikan laporan keuangan disusun secara wajar dan mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah,” jelas Sri Haryati.

Dengan penyerahan LHP tersebut, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kayong Utara, dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.***