Anggaran Dipangkas, Pembangunan Kalbar Terancam Mandek

PONTIANAK, insidepontianak.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, menyoroti kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah mencapai Rp522 miliar di 2026.

Keputusan itu mengancam keberlanjutan pembangunan di Kalbar. Terutama sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kami sudah berjuang agar kebijakan ini dibatalkan. Kami sudah audiensi dengan Kementerian Keuangan, tapi tak ada hasil konkret,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat justru meminta pemerintah daerah lebih proaktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga.

Sebab, dana yang dipangkas disebut dialihkan ke program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Mereka bilang, bukan dikurangi, tapi dialihkan. Kalau dulu dikelola daerah, sekarang dikelola kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Namun, menurut Agus, solusi itu sulit dijalankan. Pemerintah daerah, katanya, sudah trauma dengan proses yang sering berujung pada persoalan sensitif.

“Kalau tidak ada tambahan dana transfer, pembangunan jelas akan terganggu,” tegasnya.

Karena itu, Fraksi PDIP DPRD Kalbar mendesak pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pemangkasan tersebut.

“Kalau pun mau dikurangi, jangan terlalu besar. Daerah sangat bergantung pada dana ini,” ujarnya.

Agus juga menyoroti dampak langsung pemangkasan itu terhadap APBD Kalbar. Seluruh perencanaan, sudah disusun berdasarkan pagu dan edaran resmi dari Kementerian Keuangan.

“Tiba-tiba dipangkas, semua jadi berantakan. Kami sudah sesuaikan program sesuai arahan pusat, tapi kebijakan ini datang mendadak,” tuturnya.

Ia menilai, efek paling terasa dari pemangkasan ini adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kalbar.

“Infrastruktur jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan pasti terdampak. Padahal, itu kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Agus.***