Pengamat Ingatkan Gubernur–Wagub Kalbar: Ketidakharmonisan Rugikan Rakyat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketegangan di pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kian terasa.

Kemarahan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, karena tidak dilibatkan dalam seleksi pejabat eselon II, menjadi sinyal kuat retaknya hubungannya dengan Gubernur Ria Norsan.

Pengamat Politik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi, pun membacanya ke arah sana. Jika benar, ia menyesalkan kondisi itu terjadi.

Sebab, ketidakharmonisan pemimpin daerah hanya akan merugikan rakyat.
Ia pun menegaskan, pembangunan membutuhkan kolaborasi. Bukan pertentangan.

“Gubernur dan wakil mestinya harus solid. Mereka simbol kekompakan bagi seluruh tim di pemerintahan,” ujarnya.

Ia lantas mengingatkan keduanya. Sebab, mereka pernah berjanji kepada publik untuk bekerja bersama, terutama dalam pengambilan keputusan strategis saat masa kampanye.

Karena itu, bagi Usmulyadi, konflik semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi bila komunikasi dibangun dengan benar.

“Duduklah bersama. Bicara dari hati ke hati,” pesannya.

Secara aturan, kewenangan pengangkatan pejabat eselon II memang berada di tangan gubernur. Wakil hanya berperan membantu. Namun, Usmulyadi menekankan pentingnya kebijaksanaan.

“Kuasa memang ada di tangan gubernur, tapi wakil juga punya konstituen. Dia harus dihargai,” katanya.

Ia mendorong gubernur dan wagub segera bertemu, membuka ruang komunikasi, dan menyelesaikan ganjalan sebelum melebar. Gubernur harus menginisiasi rekonsiliasi ini.

“Duduk satu meja. Selesaikan tanpa kegaduhan,” tambahnya.

Terkait pelantikan eselon II, ia menilai hak prerogatif gubernur tetap perlu dibarengi ruang bagi wagub untuk memberi masukan, agar pejabat yang dipilih benar-benar kompeten.

Usmulyadi mengingatkan, tantangan Kalbar sedang berat. Fiskal daerah tertekan akibat pemangkasan dana transfer lebih dari Rp500 miliar.

Sementara, wilayah yang luas menuntut kerja ekstra dan arah pembangunan yang jelas. Karenanya, pemerintahan harus kompak.

“Janji kampanye mereka masih jalan di tempat. Banyak tugas penting menunggu. Konflik hanya membuang energi,” ucapnya.

Ia juga menilai kedua pemimpin daerah ini belum maksimal menuntaskan janji kampanye. Keduanya kerap menghadiri kegiatan seremonial ketimbang fokus pada isu mendesak: meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

“Kalbar butuh solusi nyata, bukan agenda seremonial. Konflik internal hanya memperparah keadaan,” sambungnya.

Sementara itu, masyarakat terus menunggu perbaikan hidup dan pemerataan pembangunan, sebagaimana janji yang pernah mereka dengar saat kampanye.

Sebelumnya, Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan marah karena merasa diabaikan. Ia tidak dilibatkan dalam seleksi pejabat eselon II—posisi setingkat kepala dinas.

Ia makin kesal ketika mendengar pelantikan akan digelar Jumat (5/12/2025) tanpa satu pun tembusan undangan untuknya.

“Saya tidak akan hadir! Sebagai wagub saya tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Surat undangan pelantikan dari BKD yang ia tunjukkan hanya ditembuskan kepada Gubernur dan Sekda Kalbar. Namanya tidak tercantum.

“Saya tidak dianggap,” tegasnya.

Ia pun memastikan tidak akan mengakui pejabat yang dilantik tanpa koordinasi. “Saya kecewa. Saya marah besar,” ujarnya.

Sementara Gubernur Kalbar, Ria Norsan belum memberikan penjelasan atas protes yang disampaikan wakilnya. Hingga saat ini, Insidepontianak.com masih berupaya mengonfirmasi.***