Masyarakat Desak Pemdes Lumbang Bubarkan Kelompok Tani yang Kuasai Dana Plasma Sawit

SAMBAS, insidepontianak.com – Demonstrasi di Kantor Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berlangsung memanas, Kamis (6/1/2025).

Ratusan warga mengepung kantor desa. Teriak massa bersahut-sahutan. Kades diamankan aparat karena diamuk massa.

Massa mendesak Pemerintah Desa Lumbang bubarkan kelompok tani yang menguasai dana plasma sawit yang telah diserahkan Koperasi Mandiri Bintang Bersama sejak 2019.

Selain itu, pemerintah desa juga diminta transparan dalam pembagian dana plasma.

Kata Agus, yang ikut demo, aksi ini puncak dari kekesalan warga terhadap sikap pemerintah desa yang terkesan tak adil. 

“Selama beberapa tahun terakhir, kami sudah berkali-kali diminta sabar dengan janji-janji mediasi,” ucapnya lantang. 

“Namun kenyataannya, dana yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama malah jatuh ke tangan kelompok tani yang tidak melibatkan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Agus, dana Koperasi Mandiri Bintang Bersama yang seharusnya diserahkan pada tahun 2019 hilang di tengah perjalanan.

Berbeda dengan kampung lain di mana pencairan dilakukan secara terbuka dan adil. 

“Kami melihat ketidakberesan ini sangat mencolok. Ada keterlibatan aparat desa, bahkan beberapa PNS, yang membuat pengelolaan dana ini semakin rancu dan tidak akuntabel,” tudingnya.

Dan yang paling parah beber Agus, ada kelompok tani menguasai dana dan proyek plasma tersebut.

“Karena itu, kita minta kelompok tani ini dibubarkan,” desaknya. 

Ia pun meminta, ke depannya, Pemerintah Desa Lumbang lebih transparan dalam pendistribusian dana plasma agar diketahui seluruh masyarakat.

“Kita juga menuntut agar dana yang telah digunakan dengan tidak semestinya dikembalikan, sehingga total kerugian Rp1,4 miliar rupiah bisa diatasi,” ujarnya. 

Ia pun menegaskan, aksi demo hari ini sebagai langkah awal untuk mengubah sistem yang selama ini menekan hak dan suara masyarakat.

“Kita tidak ingin lagi ada kelompok yang mewakili hanya segelintir orang. Kini waktunya rakyat bersatu untuk menuntut keadilan di setiap aliran dana dan pengelolaan aset desa,” tegasnya.