Rakor Komisi II—BNPP—Wamendagri di Sambas, Dedy Sitorus Menggebrak: Stop Suplai Migran Buruh Kasar ke Jiran

SAMBAS, insidepontianak.com – Suasana rapat koordinasi Komisi II DPR RI dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan pihak Kemendagri, di Aula Kantor Bupati Sambas, mendadak meninggi, Rabu kemarin. Dedy Sitorus menggebrak. 

Legislator PDI Perjuangan itu mengeritik keras pemerintah. Pasalnya wajah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas tidak mencerminkan kedaulatan bangsa.

Layanan publik di sana minim. Akses jalan dan transportasi jauh tertinggal. Sementara, di seberang, Malaysia melesat maju. Jalannya mulus. Masyarakatnya sejahtera. Kesenjangan itu dianggap melukai martabat negara.

Lebih serius lagi, arus pekerja migran ilegal yang masuk lewat jalur perbatasan Sambas ke Sarawak tak pernah berhenti. Data mencatat, sepuluh ribu orang bekerja tanpa dokumen ke Negeri Jiran dalam setahun. Mayoritas buruh kasar.

Risikonya: gaji tak dibayar, ditahan dan dideportasi. Tahun berganti, masalah tetap sama. Siklus kekerasan terhadap pekerja migran tak kunjung putus. Dengan berbagai persoalan itu, Dedy menilai negara gagal menjaga kedaulatan perbatasan. 

Padahal perangkat sudah ada. BNPP dibentuk. Pembangunan perbatasan menjadi prioritas nasional. Namun hasilnya belum terasa di lapangan.

Dedy menegaskan, kawasan perbatasan seharusnya menjadi simpul koordinasi lintas kementerian. Bukan sekadar wilayah yang terus-menerus menyuplai tenaga kerja murah ke negara tetangga.

“Perbatasan kita begini. Lalu apa kerjaan kita? Menyuplai buruh kasar ke sebelah? Cilaka betul kita jadi bangsa,” sentak Dedy.

Sebagai wakil rakyat, ia malu. Kesenjangan kontras mencolok. Aparat keamanan di garis depan etalase negara berdiri gagah. Sedangkan nasib warga perbatasan hanya menggantungkan hidup dari pekerjaan kasar di Malaysia. 

“Malu saya. Aparat kita gagah, tapi anak bangsa di sana jadi buruh kasar,” tegasnya.

Fenomena itu ia sebut sebagai perbudakan modern. Ia mendesak negara menghentikan lingkaran ini. Stop suplai migran buruh kasar. Pembangunan harus adil. Pemerintah mesti serius dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan warga perbatasan.

“Kalau kita bagus, kita tak perlu jadi babu di sana,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi II ke Kabupaten Sambas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus. 

Aspirasi Bupati Satono

Bupati Sambas, Satono turut serta dalam rakor tersebut. Ia menyambut baik kedatangan rombongan Komisi II dan Wamendagri. Baginya kunjungan pejabat legislatif dan perwakilan pemerintah pusat ini, penting bagi daerahnya.

“Sambas ini belum pernah didatangi Ketua Komisi II dengan tim lengkap. Karena itu terima kasih atas kunjungan ini. Terima kasih juga kepada Pak Wamendagri,” ucapnya.

Satono tak menutup mata soal kesenjangan di berbagai sektor di perbatasan. Malaysia, melesat jauh. Perbedaan sosial antara masyarakat Kuching dan wilayah perbatasan Indonesia tampak langit dan bumi.

Satono menjelaskan, Sambas merupakan lumbung pangan Kalimantan Barat. Tahun 2024 mencatat surplus beras. Sekitar 70 persen warganya hidup dari pertanian dan perikanan.

Sambas juga punya garis pantai 168 kilometer, dari Temajuk hingga Selakau. Potensi kelautan besar. Tambahan lagi, perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit, dan komoditas kelapa berkembang pesat.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat turun tangan dalam pembangunan infrastruktur dasar—jalan, jembatan, dan kawasan ekonomi khusus perbatasan.

“Kalau tidak ada intervensi pusat, kami tak bisa apa-apa. Semoga dengan dukungan ini harapan masyarakat Sambas bisa terjawab,” katanya.

Satono juga berharap persetujuan pemerintah pusat atas usulan pemekaran dua wilayah: Sambas Utara dan Sambas Pesisir. Pemekaran ini diyakini menjadi kunci percepatan pembangunan. 

Di sisi lain, kepadatan penduduk dan keragaman potensi di Kabupaten Sambas membuka peluang daerah ini menjadi bagian dari calon Provinsi Sambas Raya.

Komitmen Komisi II

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan tujuan kedatangan mereka: melihat langsung kondisi perbatasan Indonesia–Malaysia di Kabupaten Sambas. 

Ia menyebut ada lima kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak—Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Lima wilayah itu, katanya, menjadi pekerjaan besar bangsa.

Rifqinizamy menekankan, BNPP tak bisa bekerja sendiri. Komisi II hadir untuk memastikan orkestrasi pembangunan berjalan efektif. Menanggapi aspirasi Bupati Sambas, ia menjanjikan pembahasan di tingkat Panja DPR RI bersama BNPP.

“Terkait permintaan Pak Bupati, nanti kami diskusikan agar kebijakan benar-benar berpihak kepada daerah perbatasan,” tutupnya.***