UMKM Perbatasan Sulit Akses Modal, Bertolak Belakang dengan Janji Stimulus Rp200 Triliun

SAMBAS, insidepontianak.com – Janji pemerintah menggelontorkan Rp200 triliun untuk menstimulus perekonomian dengan memprioritaskan UMKM ternyata masih jauh panggang dari api.

Di lapangan, pelaku UMKM perbatasan di Kabupaten Sambas justru mengeluh sulit mengakses kredit karena jeratan syarat perbankan yang dinilai tak berpihak.

Abelnus, pelaku UMKM di Sajingan Besar, mengaku pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kerap kandas. Penyebabnya, bank masih mewajibkan jaminan sertifikat hak milik (SHM).

Padahal, mayoritas tanah di wilayah perbatasan masuk kawasan hutan, sehingga tidak bisa disertifikatkan.

“Yang kami punya hanya SPT. Tapi bank tidak terima. Jadi bagaimana kami bisa mengakses modal kalau aturannya seperti ini?” tegas Abelnus, Senin (29/9/2025).

Ia menilai, jika pemerintah serius menyalurkan stimulus Rp200 triliun untuk UMKM, maka perbankan harus menyesuaikan persyaratan agar tidak menutup pintu bagi pelaku usaha kecil. Sosialisasi yang minim dari pihak bank pun memperburuk keadaan.

“Bank jangan hanya duduk di kantor, tapi turun ke lapangan. Kasih tahu apa syaratnya, dampingi kami, supaya benar-benar bisa terakses. Jangan sampai dana Rp200 triliun ini hanya jadi angka di berita,” sindirnya.

Lebih jauh, Abelnus juga mendesak pemerintah memberi arah jelas soal potensi usaha di perbatasan. Menurutnya, UMKM tidak bisa dibiarkan bergerak seragam di sembako saja.

Wilayah perbatasan punya peluang berbeda. Mulai dari pertanian, perikanan, hingga olahan makanan--yang perlu dikaji dan diarahkan.

Meski mengapresiasi janji stimulus Rp200 triliun, Abelnus menegaskan manfaatnya sama sekali belum terasa di perbatasan. Tidak ada sosialisasi, tidak ada pendampingan, dan pasar pun masih terbatas.

“Kalau memang uang itu ada, tolong permudah akses, dampingi, bahkan bantu buka pasar. Dengan begitu uang bisa berputar, kami bisa produksi, jual, dan bayar pinjaman tepat waktu,” harapnya.

Janji Pemerintah

Di sisi lain, pemerintah masih optimistis. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut penempatan Rp200 triliun di lima bank Himbara akan memicu pergerakan ekonomi dan menjaga akses pembiayaan UMKM.

“Begitu dana ini digelontorkan, bank akan terdorong menyalurkannya. Ini akan memicu pergerakan ekonomi,” kata Maman, 16 September 2025 lalu, mengutip laman TVRINews.

BRI, misalnya, mendapat alokasi Rp55 triliun untuk fokus membiayai UMKM. Maman menegaskan pihaknya akan memanggil bank Himbara guna merumuskan sektor prioritas penerima dana.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana tersebut akan mulai terserap ke sektor riil dalam satu bulan, mengulang skema serupa saat pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Namun, realita di perbatasan seperti di Sambas menunjukkan kontras: janji stimulus yang digadang-gadang justru berbenturan dengan fakta pahit, pelaku UMKM tetap terhimpit akses permodalan.

Pemerintah ditantang membuktikan, apakah Rp200 triliun itu benar untuk rakyat kecil, atau sekadar jadi jargon ekonomi di atas kertas.***