Realisasi Anggaran Masih Minim, Heri Desak Pemprov Kalbar Segera Eksekusi Program

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin menyoroti lambatnya realisasi proyek infrastruktur di daerah.

Hingga Agustus 2025, serapan anggaran infrastruktur dari APBD Provinsi baru mencapai 30-35 persen. Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan ketiga. 

Ketua Fraksi Golkar itu mengungkapkan keterlambatan ini merupakan masalah sistemik yang selalu terulang. "Ini yang kita sesalkan," tegas Heri Mustamin. 

Ia menyayangkan lambatnya eksekusi program. Padahal, program pembangunan infrastruktur sangat dinantikan masyarakat. 

Sementara, saat ini waktu efektif untuk pengerjaan proyek kini hanya tersisa kurang dari empat bulan

Heri menjelaskan, ada beberapa penyebab utama lambatnya realisasi anggaran. Salah satunya adalah pendapatan daerah yang belum maksimal, baru mencapai 40-50 persen dari target.

Kondisi ini membuat Pemprov Kalbar melakukan efisiensi anggaran, sehingga banyak proyek tertunda. Selain itu, proses lelang konsultan pengawas juga kerap molor. Tanpa konsultan, proyek tidak bisa dimulai.

Komisi IV sudah mengusulkan agar lelang dilakukan lebih awal, namun usulan ini belum diimplementasikan.

"Ini sudah jadi pola. Lelang konsultan molor, proyek baru jalan Desember, padahal administrasi pencairan anggaran sudah ditutup 15 Desember," jelas Heri.

Hal yang lebih memprihatinkan, kata dia, belum satupun proyek yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD seperti normalisasi drainase dan perbaikan jalan lingkungan yang berjalan.

Proyek-proyek yang seharusnya menjadi representasi langsung dari kebutuhan masyarakat ini justru menjadi yang paling terakhir dilaksanakan.

Heri juga menyoroti kondisi jalan provinsi di Kabupaten Sintang dan Ketapang yang kian memprihatinkan. Terlebih lagi, kondisi jalan mantap yang dulu diklaim 80 persen dalam kondisi baik, kini angka tersebut merosot drastis menjadi hanya 30-40 persen. 

"Artinya, 60 persen jalan provinsi kita rusak atau rusak berat. Itu harus jadi prioritas pembangunan kedepan," tegasnya.

Heri mendesak Pemprov Kalbar segera mengubah pola kerja yang tidak efisien. Ia juga mengkritik adanya indikasi 'pilih kasih' dalam penentuan prioritas proyek. 

"Harusnya yang didahulukan adalah yang paling mendesak bagi rakyat, bukan yang didesak pejabat atau karena janji politik," ucapnya.

Komisi IV berjanji akan memperkuat pengawasan dan mendorong percepatan pelaksanaan proyek, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Akselerasi harus segera dimulai," pungkas Heri. (Andi)