10 LPHD Serahkan RKT 2026, KPH Kubu Raya Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026 untuk 10 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Kubu Raya resmi diserahkan ke UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya, Jumat (21/11/2025).

Di atas kertas, rencana itu ambisius LPHD tak lagi hanya menjaga hutan, tapi didorong menjadi aktor ekonomi desa.

Seperti, mengembangkan usaha, mengelola rantai pasok, hingga menanam komoditas bernilai tinggi.

Adapun 10 desa di Kubu yang telah menyerahkan RKT, yakni: Teluk bakung, Kampung baru, Ambawang, Sungai Bemban, Seruat Dua, Mengkalang, Kubu, Dabong, Betuah, dan Tanjung Beringin.

Mereka didampingi SAMPAN Kalimantan langsung menyerahkan RKT 2026 ke kantor UPT KPH Kubu Raya.

Namun, ambisi itu berhadapan dengan kenyataan lama. Modal tak cukup, pendamping tak sebanding, dan kegiatan yang tersendat.

Kepala UPT KPH Kubu Raya, Ya’ Suharnoto, menyebut penyusunan RKT bukan masalah. Namun, justru tahap eksekusi yang paling berat.

“Pendanaan paling menentukan. Banyak program hanya berjalan sebagian,karena dana pendampingan terbatas,” kata Ya'.

Menurut Ya', LPHD kini diarahkan masuk ke rantai ekonomi lebih luas. Ia mencontohkan, peran BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang harus terhubung dengan usaha LPHD, terutama dalam pemasaran dan rantai pasok.

“Semua desa hampir punya koperasi Merah Putih. Itu sebenarnya entitas yang bisa dorong usaha LPHD kalau sinergi benar,” ujarnya.

Ia menambahkan, program agroforestry hingga silvopastoral sudah tercatat jelas di RKT. Bahkan program rehabilitasi kawasan dan pengelolaan lahan kritis dimasukkan sebagai prioritas 2026.

"Tetapi tanpa intervensi anggaran dari banyak pihak, LPHD sulit naik kelas," terangnya.

Namun, LPHD Teluk Bakung menjadi salah satu contoh yang menarik perhatian. Di saat banyak LPHD menunggu pendanaan, mereka memilih strategi paling praktis, yakni menggabungkan pengelolaan hutan dengan budidaya lele sangkuriang.

Ketua LPHD Teluk Bakung, Natalius mengatakan, mereka menyiapkan 30 kolam, 15 ribu bibit, dan pasar yang sudah pasti.

“Rumah makan Lamongan itu satu kilo untuk 7–8 ekor, itu yang kami bidik,” kata Natalius.

Selain itu, Teluk Bakung tetap menyiapkan program tanam 1.200 bibit seperti durian, matoa, dan petai pada 2026. Mereka juga menerima bantuan untuk kegiatan silvopesiri dan silvopastoral.

Yang menarik, Teluk Bakung tidak menunggu program besar, tetapi bergerak dengan apa yang bisa dieksekusi cepat. 

"Kami siap naik tingkat meski dengan modal kecil," tegasnya.

UPT KPH Kubu Raya mendorong agar program 2026 tak lagi bergantung satu sumber. 

Dokumen Integrated Area Development (IAD) disiapkan agar OPD kabupaten juga bisa masuk melakukan intervensi, bukan hanya sektor kehutanan.

Adapun Kubu Raya sendiri masuk sebagai penerima program Green Climate Fund (GCF), memberikan peluang tambahan untuk desa-desa pesisir yang selama ini sering tertinggal pendampingan.

“Dokumen mereka sudah matang. Tinggal bagaimana kita benar-benar kolaborasi agar ekonomi hutan desa meningkat," pungkas Ya'. (Greg)