Pj Wali Kota Pontianak Harap Ada Solusi dari BPH Migas Atasi Kelangkaan BBM

2024-09-20 11:08:14
Pj Wali Kota Pontianak (dua dari kanan) bersama Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman (dua dari kiri) terlihat serius mengikuti diskusi bersama BPH Migas terkait mengatasi kelangkaan BBM subsidi. Diskusi ini digelar di Hotel Aston, Pontianak, Sabtu (6/7/2024). (Insidepontianak.com/Andi Ridwansyah)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofyan berharap BPH Migas punya solusi konkret mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak atau BBM. 

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan diskusi bersama BPH Migas dan Wakil Ketua Komisi VII, DPR RI, Maman Abdurrahman yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Sabtu (6/7/2024). 

Ani Sofyan mengapresiasi pertemuan BPH Migas dan DPR RI. Ia berharap melalui pertemuan ini, masyarakat mengetahui dan memahami hal-hal berkaitan dengan BBM, terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak ini.

Menurut Ani, di Kota Pontianak hampir setiap menjelang momen-momen tertentu, terutama hari-hari besar keagamaan, persoalan kelangkaan gas elpiji hingga BBM kerap terjadi.

“Saya berharap melalui pertemuan ini masyarakat bisa mendapatkan pencerahan terkait kebijakan apa yang tepat agar persoalan ini tidak terus menjadi persoalan di Kalbar,” katanya.

Ani Sofian menyebut, kaitan dengan distribusi dan ketersediaan BBM maupun gas elpiji, merupakan bagian dari komponen yang mempengaruhi tingkat inflasi. 

Namun demikian, lanjut dia, inflasi di Kota Pontianak dari bulan ke bulan, bisa terkendali Sehingga posisi Kota Pontianak berada di 10 besar kota terendah inflasi secara nasional. 

Kelancaran distribusi BBM ini berdampak pada tingkat inflasi di Kota Pontianak yang mampu ditekan hinggal level yang terendah.

“Artinya, bahwa angkutan bahan pokok di Kota Pontianak ini sudah cukup lancar. Ini dibuktikan dengan ketersediaan BBM yang ada di Kota Pontianak masih mencukupi,” ungkapnya.

Sementara itu, Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan, melalui pertemuan ini pihaknya juga akan sharing terhadap perubahan-perubahan peraturan yang berdampak pada masyarakat.

“BPH selalu bersinergi dengan berbagai pihak disebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa bermanfaat kepada masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, peran BPH Migas adalah bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik. Ia tak menampik peran masyarakat memberikan kontribusi bagi BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM.

“Banyak hal-hal yang dilakukan khususnya di Kalbar untuk pendistribusian BBM itu justru awal mulanya dari laporan masyarakat,” sebutnya.***

Leave a comment