DPRD Pontianak Kritik Data Kemiskinan BPS, Dinilai Jomplang dengan Realitas di Lapangan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Angka kemiskinan di Kota Pontianak yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terus menuai kritik.

Kali ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa ikut menyoroti. Pasalnya data angka kemiskinan yang jomplang dengan realitas yang dihadapi warga di lapangan.

Bebby khawatir data BPS yang tak sesuai kondisi, akan merugikan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,2%. Turun dari 4,45% pada tahun sebelumnya.

Namun, penurunan ini memicu alarm bagi Bebby. Ia khawatir kebijakan pemerintah akan didasarkan pada data ini, sehingga berpotensi menghapus bantuan bagi 4.000 data penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kita melihat angka kemiskinan di Kota Pontianak, dan kondisi di lapangan tidak sesuai fakta," tegas Bebby Nailufa, Senin (11/8/2025).

"Karena angka kemiskinan menurun, bantuan untuk 4.000 data PKH mau dihapuskan. Ini yang kita khawatirkan."

Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Pontianak, Bebby menekankan bahwa data yang tidak akurat adalah akar masalah yang bisa menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Ia mengeritik metode pendataan yang mungkin tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat.

"Kalau datanya tidak akurat, bantuan bisa salah sasaran," ungkapnya.

Padahal, tujuan utama dari program bantuan sosial adalah untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar memenuhi target statistik. Bebby mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap data kemiskinan.

Ia menyarankan agar pendataan tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga memperhitungkan faktor lain seperti inflasi dan tingkat pengangguran, yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat.

"Strateginya jelas, kita harus punya data riil di lapangan. Seringkali, ketika bicara bantuan, banyak yang mengaku miskin," tambahnya, menyoroti tantangan dalam memvalidasi data di lapangan.

Selain persoalan data, politisi perempuan ini juga menyoroti pentingnya program pemberdayaan masyarakat. Ia menggunakan analogi yang kuat: masyarakat tidak hanya butuh "ikan" (bantuan langsung), tetapi juga "pancingan" (keterampilan dan modal).

“Agar mereka dapat berusaha dan mandiri secara ekonomi,” lanjutnya.

Bebby melihat APBD Perubahan 2025 sebagai momentum krusial untuk melakukan perbaikan kebijakan.

Ia berharap alokasi dana bantuan sosial bisa disempurnakan dan fokus utama APBD Perubahan 2025 diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dan penanganan banjir, dua isu yang sangat vital bagi warga Pontianak.***