Suib Protes Pempus, Pemangkasan TKD Rp522 Miliar Tunda Pembangunan Penting

2025-10-01 16:41:15
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Suib. (Insidepontianak.com/Andi Ridwansyah)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Suib, memprotes kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah (TKD) untuk Kalbar sebesar Rp522 miliar pada tahun 2026.

Ia menegaskan, pemotongan tersebut semakin membebani Kalbar. Sebab, pada 2025, dana transfer juga dipotong lebih dari Rp500 miliar. Total pengurangan dalam dua tahun mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Kebijakan tersebut dianggap tidak adil. Sebab, Kalbar merupakan daerah yang harusnya dibantu pemerintah pusat. Karena APBD-nya hanya Rp6 triliun. Sementara wilayah yang mau dibangun sangat luas.

“Bayangkan, luas wilayah Kalbar lebih besar dari Pulau Jawa, tapi APBD kita kecil. Sementara infrastruktur kita rusak parah," ucapnya, Rabu (1/10/2025).

Pengurangan dana transfer bertolak belakang dengan kebutuhan pembangunan Kalbar. Dana Rp522 miliar yang dipangkas sudah diplot untuk infrastruktur. Dengan pemangkasan ini akan langsung menunda sejumlah proyek penting.

“Kalau dipotong, dari mana lagi menutup kekurangannya? Ini yang akan menghambat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lain,” ujarnya.

Suib juga menyesalkan keputusan tersebut dilakukan tanpa koordinasi. Padahal, DPRD dan Pemprov Kalbar baru saja menyusun KUA-PPAS dengan target APBD Rp6,2 triliun. Namun, saat pembahasan berjalan, pemerintah pusat tiba-tiba memangkas anggaran.

“Seharusnya sejak awal disampaikan, bukan tiba-tiba dikurangi. Rp522 miliar itu angka besar, bukan sekadar revisi kecil,” katanya.

Lebih jauh, Suib memperingatkan bahwa pemangkasan ini bisa mendorong daerah menaikkan pajak untuk menutup defisit. Dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

“Yang menghadapi keluhan rakyat adalah pemerintah daerah, bukan pusat. Tapi pusat seenaknya mengurangi anggaran,” kritiknya.

Suib mendesak pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD, terutama bagi daerah tertinggal seperti Kalbar yang masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur dasar.***

Leave a comment